VIVAnews - Sedikitnya lima guru dari perwakilan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kabupaten Subang mendatangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Mereka mengajukan somasi kepada mantan Bupati Subang Eep Hidayat terkait legalitas SK pengangkatan dan pelantikan ratusan guru di Kabupaten Subang beberapa bulan lalu.
Menurut salah seorang perwakilan guru, Suspendi, kedatangannya didampingi dua orang pengacara. Zudirman dan Iin Achmad Riza di gedung PTUN itu, mempertanyakan legalitas SK Bupati nomor 821.27/Kep.353-BKD/2008. Menurut Suspendi dalam SK tersebut pihaknya menemukan indikasi penyelwengan.
"Kami minta SK itu untuk diadakan Peninjauan Kembali (PK). Karena Kami menemukan adanya indikasi SK tersebut melanggar UU Pedoman Pengangkatan Kepsek dan Penilik Sokolah," kata Suspendi.
Indikator penyelewengan tersebut, menurut Suspendi, ada sejumlah guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah melebihi dari dua periode atau delapan tahun tanpa didukung prestasi akdemisi yang dibuktikan dengan riset ilmiah tingkat nasional.
Indikator lain, tambahnya, pengumuman seleksi kepala sekolah tidak dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Hal lain yang memicu perwakilan guru itu mendatangi PTUN Bandung, SK pelantikan itu ditandatangani Mantan Bupati Subang yang saat itu dijabat oleh Eep Hidayat.
Padahal Eep Hidayat sendiri sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Subang karena maju dalam Pilkada Subang Oktober lalu. "SK itu ditandatangani Eep Hidayat. Sedangkan secara Yuridis, dia sudah mengundurkan diri terhitung dari 04 Juli 2008, pelantikan sendiri dilakukan pada 04 Agustus," paparnya.
Laporan: Inin Nastain/Subang.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
