VIVAnews - Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengaku membentuk tim gabungan dengan Departemen Keuangan untuk mengevaluasi sistem pungutan di administrasi badan hukum. Departemen Keuangan saat itu memutuskan hasil pungutan itu harus masuk ke dalam kas negara, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
"Saya yang pernah membentuk pintu tim interdept antara Departemen Hukum dengan Departemen Keuangan, untuk mengevaluasi sistem pemungutan ini, tahun 2006," kata Hamid Awaluddin usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 21 November 2008.
Departemen Keuangan, lanjut Hamid, memutuskan sistem pungutan itu masuk ke dalam kas negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mengatur sistem pungutan itu, maka diperlukan Peraturan Pemerintah atau PP. Tetapi, ketika PP itu sedang diproses, Hamid keburu diberhentikan dari kursi menteri.
"Beberapa bulan kemdudian Departemen Keuangan membuat surat bahwa sebaiknya pemungutan ini masuk PNBP dan segera siapkan peraturan pemerintah yang mengaturnya. Sementara diproses (P-nya), saya berhenti jadi menteri," beber Hamid.
Hamid mengaku, saat proses itu berlangsung posisi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum masih dijabat Zulkarnain Yunus. Zulkarnain merupakan satu dari empat tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 400 miliar ini.
Dalam kasus ini, aliran dana sistem pungutan di administrasi badan hukum tidak masuk ke dalam kas negara. Dana pungutan itu masuk ke rekening lain. Dua tersangka lainnya juga mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Mereka yakni, Romli Atmasasmita dan Syamsuddin Manan Sinaga. Tersangka ke empat yang sudah ditetapkan adalah dari perusahaan rekanan departemen.
ISIS Tembaki 20 Pejuang Bersenjata Palestina hingga Tewas di Suriah
Setidaknya 20 pejuang dari Liwa al-Quds, sebuah kelompok bersenjata Palestina yang mendukung tentara Suriah, tewas ketika bus mereka disergap oleh militan tak dikenal.
