VIVAnews – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau agar pembahasan RUU pornografi tidak sampai menimbulkan dikotomi agama, antara Islam dan non-Islam. “Semua agama punya nilai-nilai untuk membahas moral,” kata Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat 26 September 2008.
Di tempat terpisah, anggota Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Partai Golkar Irsyad Sudiro mengakui pembahasan Pansus masih alot. “Terutama belum ada titik temu tentang definisi dari pornografi,” kata Irsyad di DPD, Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2008.
Definisi peran serta masyarakat dalam RUU pornografi ini tertera dalam pasal 21, yakni peran serta masyarakat, aktivis perempuan Siti Musdah Mulia khawatir justru menimbulkan anarkisme dan konflik horisontal.
Demikian yang mengemuka dalam dalam diskusi RUU ini di DPD yang berlangsung Jumat, 26 September 2008. Menurut Irsyad Sudiro nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, Panitia Kerja (Panja) RUU Pornografi segera bekerja kembali. “Perlu diingat latar belakang dari RUU ini adalah pertama untuk menanggapi perkembangan globalisasi yang sebagian dampaknya merusak generasi muda,” kata Irsyad. Kedua, katanya, tidak lengkapnya perangkat perundang-undangan tentang pornografi di Indonesia.
Menurut Siti Musdah Mulia, Pasal 21 yang berbunyi, “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.” “Pencegahan oleh masyarakat itu mengkhawatirkan apalagi banyak sekali milisi-milisi yang bertindak melebihi polisi, bisa-bisa mereka melakukan sweeping atas nama agama. Ini mengerikan dan bisa memunculkan anarkis dan konflik horizontal,” katanya.
Menurut Irsyad Sudiro, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan karena peran serta masyarakat secara spesifik diatur dalam Pasal 22, yakni mereka bisa melaporklan adanya pelanggaran UU, proaktif menggugat ke pengadilan dan melakukan sosisaliasi tentang pornografi dan melakukan pembinaan terhadap bahaya pornografi.”Jadi kalau anarkis itu ada hukumnya dan sudah diatur,” kata Irsyad.
Menurutnya, Pansus RUU Pornograsi sudah studi banding ke Amerika Serikat, Turki dan Singapura serta Malaysia. Di negara-negara tersebut pornografi diatur. ”Masak di Indonesia tidak bisa diatur soal ini,” katanya.
Menurut Musdah Mulia UU Pornofragi di luar negeri terutama di negara maju penekanannya adalah pada perlindungan anak dari bahaya pornograsi, pengaturan industri dan distribusi pornografi. ”Sementara dalam RUU ini perlindungan anak cuma dua pasal, justru di UU perlindungan anak lebih detail dan proporsional,” katanya. Menurut Musdah Mulia, seharusnya RUU ini memberi porsi yang lebih banyak dalam hal melindungi anak.
Irsyad dalam diskusi mempertanyakan pihak-pihak yang menolak RUU pornografi sebenarnya ingin penyempurnaaan atau sama sekali menolak. Sedangkan Musdah Mulia mengaku sebenarnya UU Pornografi ini tidak perlu. “Lebih baik UU yang ditilik ulang dan direvisi dan mengatur materi UU pornografi,” katanya.
Menurut anggota Pansus RU Pornografi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Eva Kusuma Sundari ada tiga fraksi yang ingin segera RUU ini selesai, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat. “Fraksi-fraksi lain in between,” katanya.
Informasi yang diperoleh VIVAnews, dalam pembahasan di Panja, Kamis, 25 September 2008, FPDIP dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menarik diri dari pembahasan. “Namun FPDIP masuk kembali ke panja dengan mengajukan 12 butir naskah baru untuk menyempurnakan RUU ini,” kata Irsyad Sudiro.
Pernah Jadi Puteri Indonesia, Angelina Sondakh Ungkap Kenangan dengan Mooryati Soedibyo
Sempat bekerja sama bersama saat menjadi Puteri Indonesia, Angelina Sondakh bersaksi bahwa Mooryati Soedibyo semasa hidup adalah sosok yang sangat baik hati.
