VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai banyak mencampuri wilayah kepolisian dalam penyelidikan kasus unjukrasa kenaikan BBM yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR dan Kampus Atma Jaya.
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, saat ini pemerintah di bawah SBY kembali ke sistem otoriter. Menurutnya, banyak terjadi kejanggalan dalam penyelidikan kasus unjukrasa BBM itu."Polisi dipakai untuk menakut-nakuti," kata Rizal dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (26/9)
Penilaian itu buntut dari respons pemerintah dalam menyelesaikan kasus unjukrasa BBM yang berakhir ricuh. Rizal Ramli diduga menjadi otak penggerak aksi itu. Namun, sampai sekarang, kepolisian baru menetapkan satu tersangka, yakni Ferry Yuliantoro, bukan pelaku kerusuhan.
Selain itu, lanjut Rizal, rencana pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka terhadap dirinya, dianggap bermuatan politis. Pasalnya, pelaku pembakaran sendiri belum pernah diperiksa oleh pihak kepolisian. "Ini merupakan pembunuhan karakter," terang Rizal.
Bahkan, menurut Rizal, statemen SBY dalam menyikapi kasus unjukrasa BBM yang dilakukan di depan peserta Lemhanas adalah bukti campurtangan pemerintah terhadap pihak kepolisian."Kami akan melakukan perlawanan," ujar Rizal.
Senada dengan Rizal, pengamat politik Yudhi Latif di tempat yang sama mengatakan, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam merespons kekerasan dalam masyarakat. Menurutnya, polisi lebih memihak pada kekuasaan dibandingkan dengan isu yang menjadi milik publik seperti kasus Ahmadiyah dengan FPI.
Adanya perbedaan dalam menyikapi kasus itu, lanjut Yudhi, merupakan bentuk pembelaan terhadap pemerintah."Seharusnya polisi netral, bukan dipakai alat kekuasaan," jelas Yudhi.
Asosiasi Sepak Bola Palestina Serukan Sanksi Terhadap Tim Israel pada Pertemuan FIFA
Sebuah proposal dari Asosiasi Sepak Bola Palestina kepada 211 federasi anggota FIFA menyerukan sanksi yang sesuai terhadap tim-tim Israel, menurut dokumen FIFA.
