VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi penunjukan mitra kerja PT Pertamina untuk pengembangan ladang gas Blok Natuna D Alpha, Kepulauan Riau.
"Kami tidak menentukan kriteria mitra seperti apa yang harus ditunjuk. Pokoknya terserah mereka," tegas Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 27 November 2008.
Sofyan mengatakan, Pertamina sampai kini masih melakukan penyeleksian terhadap beberapa perusahaan yang layak menjadi mitra kerjanya. Pemerintah tinggal menungu selesainya proses tersebut.
Hasil sementara, seleksi yang dilakukan konsultan Wood Mackenzie, Pertamina telah menentukan delapan perusahaan yang masuk dalam lis pendek. Delapan perusahaan itu ExxonMobil (Amerika Serikat), Total (Perancis), Chevron (Amerika Serikat), Statoil (Norwegia), Shell (Belanda), ENI (Italia), CNPC (Cina) dan Petronas (Malaysia).
Akibat krisis keuangan, Pertamina sempat menghawatirkan rencana investasi kedelapan perusahaan tersebut. Pasalnya Pertamina belum menerima proposal penawaran kedua dari delapan perusahaan minyak dan gas yang masuk daftar pendek rekanan itu.
Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung karbon dioksida (CO2). Sehingga tidak mungkin Pertamina mengoperasikan blok ini sendiri.
Kontrak ini, merupakan lanjutan dari keputusan pemerintah yang memutus kontrak Natuna D Alpha pada 2005, karena hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham kepemilikan dan Pertamina 24 persen.
Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedangkan pemerintah nol persen.
Sudahi Kegaduhan terkait Pilpres 2024, Elite Politik Diminta Tiru Sikap Prabowo
Elite politik yang kalah perlu mencontoh sikap ksatria dari sosok Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dalam menghadapi apapun hasil dari sebuah kandidasi politik.
