VIVAnews - Selain laptop yang dianggarkan sebesar Rp 35 per unit oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada dana yang dinilai tidak perlu. Dana itu adalah kemitraan media massa yang dianggarkan Rp 1,46 miliar.
Data yang diperoleh VIVAnews, Senin, 1 Desember 2008, selain dana kemitraan, DKI juga menganggarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Rp 210 juta per tahun.
Terkait biaya BBM, Kepala Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Purbo Hutapea mengatakan, selama ini Fauzi Bowo selalu menggunakan mobil pribadinya. "Tolong ditulis," ujarnya.
Selain itu dianggarkan juga hiburan bagi pegawai Pemerintah Provinsi DKI dan keluarganya sebesar Rp 380 juta.
Gubernur Fauzi Bowo berniat akan meninjau ulang anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. "Tapi kita harus sepakat semua yang tidak sejalan dengan kepentingan publik akan ditilik kembali atau bisa ditunda pelaksanaannya," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menginventarisir segala kebutuhan yang tidak berpedoman pada kepentingan publik. Begitu juga dengan anggaran yang tidak efisien.
Belum Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah, Hanura Lihat Dinamika Politik
Ketua Umum Partai Hanura menyatakan partainya belum menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah usai putusan MK.
