VIVAnews – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jazuli Juwaini, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya mendata aset lebih dulu sebelum membuat proyek pengadaan barang. Dengan begitu, komisi dapat menghitung kebutuhan secara terperinci.
“Jangan-jangan kalau komisi ini benar-benar inventaris aset, kebutuhannya hanya surat suara saja,” kata anggota Jazuli saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPU di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 1 Desember.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan inventarisir barang dapat mencegah pemborosan penggunaan anggaran. Dengan begitu, katanya, juga dapat mengefektifkan kerja komisi.
“Tetapi KPU, kok, belum inventarisir dan tidak mengumumkan ke publik dan langsung mengadakan logistik,” katanya.
Ditambah lagi dengan pengadaan logistik Pemilihan Umum belum selesai, tetap di tengah jalan terdapat perubahan data pemilih tetap. Padahal, katanya, kebutuhan logistik, terutama surat suarat, harus berdasar suara pemilih tetap.
“Kalau suara melebihi 102 persen dari daftar pemilih tetap, itu nanti bisa diduga terjadi pelanggaran,” kata Jazuli.
Anggota Fraksi Golongan Karya, Ferry Mursyidan Baldan, menduga ada upaya membuat KPU inkonsisten. “Dan sayangnya KPU seperti menuruti kemauan itu,” katanya. Ferry merujuk pada kasus perubahan daftar pemilih tetap.
Bila KPU inkonsisten hingga pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, kata Ferry, data daftar pemilih akan terus mengalami perubahan. “Itu kan bermasalah,” katanya.
