VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah mencari jalan keluar bagi korban lumpur Sidoarjo. Pemerintah diminta kembali turun tangan bila ternyata PT Minarak Lapindo mengalami kesulitan akibat krisis.
"Kalau ada kesulitan dari Lapindo, pemerintah harus turun tangan. Seandainya Lapindo kesulitan karena krisis, pemerintah harus mencari jalan keluar secepatnya," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2008.
Agung pun meminta pemerintah dan PT Minarak Lapindo melihat kembali peta wilayah dampak lumpur, pada Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kendati demikian, Agung menyerahkan sepenuhnya proses pembayaran ataupun mekanisme dana talangan.
"Mekanisme dana talangan diserahkan pada pemerintah dan Lapindo. Apakah ada talangan? Itu di pemerintah, dan karena kondisinya darurat maka harus cepat dilakukan. Nanti apakah meminjami atau menalangi, Lapindo dan pemerintah harus bicarakan," jelas dia.
Pernyataan Agung ini terkait juga dengan aksi sekitar 1.000 korban lumpur Sidoarjo di depan Istana Presiden. Massa menuntut agar pembayaran 80 persen ganti rugi segera dilakukan.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala menyebutkan, perusahaan sudah merealisasikan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada warga korban semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Andi pun menegaskan, perusahaan saat ini sedang dalam kondisi krisis. "Kami katakan perusaahan saat ini dalam kondisi sulit, akibat krisis," ujat Andi saat dihubungi VIVAnews.
Ngeri, ABG di Bekasi Kini Tawuran Pakai Panah
Polisi menangkap 4 Anak Baru Gede (ABG) yang tawuran di Kota Bekasi pada Sabtu dini hari, 20 April 2024.
