VIVAnews – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat,Ahmad Mubarok, mengatakan idealnya lembaga survei memiliki regulasi yang diatur Komisi Pemilihan Umum. “Perlu ada aturannya. Supaya jangan ada konflik hasil survei,” kata Ahmad kepada VIVAnews, Rabu 3 Desember 2008.
Konflik yang dimaksud Ahmad adalah adanya perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan antara lembaha survei dan Komisi Pemilihan Umum. “Meski memang selama ini tingkat perbedaannya sedikit dari kenyataan, tapi aturan itu tetap perlu,” katanya.
Selain itu, kata Ahmad, regulasi terhadap lembaga survei itu perlu ditetapkan untuk menghindari adanya lembaga survei yang tidak jujur dalam melakukan penelitian. “Kan, kadang-kadang lembaga itu tidak jujur, dibayar,” kata Ahmad.
Tapi, Ahmad berharap aturan itu tidak sampai membatasi ruang gerak lembaga-lembaga itu. Ahmad mengakui bahwa partainya selama ini mendapat kepercayaan diri dengan hasil survei yang menyebut popularitas makin meningkat.
Saat ini, komisi itu merancang peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di sana, ikut diatur keterlibatan lembaga survei dalam melakukan proses penghitungan cepat (quick count). Salah satu alasannya adalah agar informasi yang disampaikan lembaga survei itu kepada publik terjaga kapabilitasnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersyukur Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kini telah selesai. Meskipun, dalam prosesnya penuh dengan dinamika baik suka maupun duka.
