VIVAnews - Tiga puluh enam persen pengguna layanan publik menyatakan wajar memberikan biaya tambahan atau uang tips kepada petugas. Sementara itu terhadap 10 unit layanan sebanyak 75 hingga 100 persen memberikan tambahan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan layanan.
Berdasarkan survei integritas pelayanan publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2007, juga terungkap 88 persen pengguna unit layanan bongkar muat dan cold storage di Departemen Kelautan dan Perikanan mengaku membayar imbalan di luar biaya resmi.
Hal yang sama juga terjadi pada pembuatan SIM dan STNK. Dalam proses penilangan, 50 persen pemilik SIM lebih memilih berperilaku koruptif.
Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2008, komisi akan meminta 10 lembaga pelayanan publik melakukan presentasi integritas pelayanan publik ini.
"Kami mengharapkan agar menteri yang melakukan presentasinya," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 5 Desember 2008.
Lembaga yang diundang antara lain adalah Depkes, Dephukham, Kepolisian RI, Depag, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dephub, BPN dan Gubernur DKI Jakarta. Komisi juga akan mengundang 33 gubernur. "Selama ini laporan keuangan daerah itu masih buruk," kata Jasin. Komisi juga berencana mengundang calon legislatif partai politik.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
