Demo Karyawan PPD

Peserta Aksi Bertambah, Lalu Lintas Macet

VIVAnews - Aksi unjuk rasa karyawan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), masih terus belangsung. Kini ratusan karyawan lain bergabung untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

Aksi mereka untuk menuntut DPRD DKI Jakarta menganggarkan pembayaran aset PPD yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 200 miliar.

Akibat aksi ini kemacetan terjadi di ruas Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekitar 25 bus PPD terparkir di sepanjang jalan tersebut.
 
Perwakilan karyawan sempat ditemui anggota DPRD Muhamad Firmansah. Dalam pertemua itu Firmansah menjelaskan, pada APBD 2007 dan 2008 ada anggaran Rp 200 miliar  untuk PPD. Namun anggaran sempat dicoret.

Namun pada tahun 2009 dianggarkan kembali untuk pembelian tanah Depo B sebesar Rp 200 miliar. Tapi itu juga dicoret kembali, karena  dimasukan pada APBD perubahan, dan menjadi anggaran prioritas.

Namun Biro Perlengkapan DKI Rianto menginformasikan untuk pembayaran Depo B telah dianggarkan sebesar Rp 218 miliar. Tapi dalam RAPBD 2009 anggaran itu tidak dimasukkan dalam RAPBD 2009.

Dalam surat edaran gubernur yang pertama memang sempat ada. Tapi dalam surat edaran yang kedua tidak ada. Rianto menambahkan hal ini nantinya akan tetap di masukan dalam APBD perubahan 2009.

Humas karyawan PPD, Pande Putu Yasa mengatakan, pihaknya akan tetap mendesak agar anggaran tidak dimasukan dalam APBD perubahan. "Jika belum disahkan baiknya dimasukan dalam APBD 2009, jangan menunggu APBD perubahan," ujar Putu Yasa.

Putu Yasa menjelaskan, saat ini jumlah dewan karyawan mulai dari sopir, kondektur, dan staf karyawan sebanyak 2.700. Setiap bulan PPD harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2 miliar lebih. Biaya itu untuk pembayaran pesangon dan gaji karyawan.

Uang pembayaran aset Rp 200 miliar akan dipakai untuk membayar pesangon 1.781 orang. Satu karyawan dibayar Rp 1.137.325 dikali 52 bulan gaji. Nilai total untuk seluruh karyawannya mencapai Rp 105,3 miliar.

Saat ini PPD melayani 27 trayek di Jakarta, 10 Reguler dan Patas Reguler sembilan trayek, serta Patas AC tujuh trayek. Sisanya dan untuk bus wisata satu trayek.

Dari seluruh jumlah bus yang sebanyak 570, yang siap beroperasi sebanyak 350 bus dan yang rusak 220 bus.

Kota Ini Sahkan Undang-undang yang Izinkan Guru Bawa Senjata Api ke Sekolah
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

Sekjen PKS: Selamat Bertugas kepada Pak Prabowo dan Wakilnya

Sekretaris Jenderal PKS hadir dalam pengumuman KPU kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Ia turut mengucapkan selamat kepada KPU.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024