VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membahas paket Undang-Undang Keuangan Negara sebagai persiapan menghadapi krisis. Pembahasan ini menjadi salah satu agenda penting di rapat kerja pelaksanaan BPK-RI 2008 yang diselenggarakan hari ini.
Paket undang-undang yang dibahas adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tTahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Menurut Kepala BPK Anwar Nasution, undang-undang ini dianggap penting karena menyangkut bagaimana pengelolaan dan penyelesaian pembukuan bisa dilakukan dengan cepat dan benar.
Dalam menghadapi krisis, kata dia, modernisasi sistem akuntansi, pembukuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban harus bisa lebih baik lagi. "Bagaimana mungkin Kantor Bank Mandiri yang lebih banyak cabangnya, tapi mereka bisa menyelesaikan pembukuan dengan lebih cepat. Itu pertanyaan besar kita," ujar Anwar dalam pengarahan pembukaan rapat kerja di BPK, Senin 22 Desember 2008.
Menurut Anwar, krisis tidak akan mungkin bisa diselesaikan jika pembukuan tidak benar. Pembukuan ini, sangat terkaitan dengan kebijakan fiskal. "Bagaimana bisa diselesaikan dengan benar jika banyak Kementrian/Lembaga yang opini pembukuan keuangannya disclaimer, termasuk Departemen Keuangan sendiri," ujarnya.
Anwar berharap keuangan pusat dan daerah bisa lebih baik lagi agar tidak terus menerus terjadi disclaimer. "Ini kesalahan dari pemerintah pusat atau bagaimana. Tugas auditor untuk menganalisi kenapa seperti itu. Dilihat jadwal bagaimana uang dari pusat, simpan kemana, dan digunakan untuk apa. Kita sedang krisis, tolong diperiksa itu," pintanya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersyukur Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kini telah selesai. Meskipun, dalam prosesnya penuh dengan dinamika baik suka maupun duka.
