VIVAnews - Kendati harga komoditas terus merosot, pemerintah belum mempertimbangkan perubahan HPP (harga pembelian pemerintah) gabah dan beras. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang koordinasi Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, di Departemen Keuangan, Senin, 22 Desember 2008.
Menurut Bayu untuk mengubah HPP, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Faktor tersebut seperti melihat harga di tingkat petani, untuk menjaga stabilitas harga ditingkat konsumen, dan melihat kemampuan pemerintah dalam pengadaan stok.
Untuk saat ini, HPP gabah dan beras di tingkat petani sudah dianggap memadai. HPP gabah dihargai Rp 2.200 per kg dan beras di tingkat konsumen seharga Rp 4.300 per kg.
"Keuntungan di tingkat petani sudah lumayan," ujar Bayu. Sementara itu dari sisi produksi untuk kebutuhan nasional dianggap sudah cukup.
"Total stok pemerintah per Desember sekitar 1,5 juta ton termasuk yang kualitas bagus. Di masyarakat ada 5 juta ton, dan ini berlebih jika konsumsi per bulan indonesia sekitar 2,7 juta ton," ujarnya.
Jumlah ini diperkirakan mencukupi sampai dengan masa panen besar pada akhir Februari mendatang.
Tahun ini, menurut dia, Indonesia memiliki cadangan terbesar sepanjang sejarah Bulog yang mencapai 3-3,1 juta ton dan untuk tahun depan sekitar 3,5-3,8 juta ton. "Jumlah ini cukup untuk mengamankan program raskin," katanya.
Selain itu menurut Bayu, penentuan HPP baru juga belum dilakukan karena dianggap beras tidak memberi dampak inflasi yang besar. Sepanjang 2008 pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas koefisien keragaman harga.
"Kira-kira koefisien dalam negeri sekitar 2-4%. Data ini mulai Februari sampai minggu III Desember 2008. Sedangkan dunia sepanjang 2008 standar deviasinya adalah 120-250% pada 2008 untuk beras. Jadi Kita jauh lebih stabil," jelasnya.
Bayu mempertegas bahwa keputusan HPP baru masih menunggu Instruksi Presiden. "Intinya mengenai kebijakan perberasan dan kita masih tunggu itu," kata Bayu.
Kasus Pemerasan Firli Bahuri Mandek, Kombes Ade Safri: Pasti Tuntas
Kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mandek.
