Tak Ada Pilihan, Konversi Harus Dipercepat
VIVAnews - Pemerintah memastikan tidak ada pilihan lain di tahun 2009 selain menyelesaikan program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram. Namun distribusi akan disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur Pertamina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, percepatan perlu dilakukan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak dan harus menyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang.
"Tidak ada pilihan lain kita juga harus realistik dengan perkembangan situasi. Bagaimana pun harus dikejar, dana disiapkan dari APBN dan Dana Koorporat yang nantinya diperhitungkan dari deviden Pertamina," ujar dia melalui pesan singkatnya kepada VIVAnews.com, Senin 29 Desember 2008.
Namun, tambah Purnomo, pihaknya menyadari keterbatasan Pertamina untuk mendukung percepatan konversi tersebut. Untuk itu distribusi elpiji akan disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur yang dimiliki Pertamina.
Ia optimistis perusahaan minyak dan gas plat merah tersebut akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Terbukti, imbuh Purnomo, pada 2009 Pertamina akan mempercepat pembangunan SPPBE dengan kapasitas antara 500 sampai 1.000 ton di depot-depot miliknya sehingga bisa lebih cepat memasok.
Selain itu tingkat kehandalan pasokan juga akan ditingkatkan dengan rencana pembangunan tiga floating storage dengan total kapasitas timbun 120 ribu ton serta tambahan kapal feeder menjadi lima unit dari jumlah tiga unit dengan daya angkut masing-masing 10 ribu ton.
Soal kelangkaan elpiji, ia mengatakan, hal itu merupakan dinamika yang wajar. Pasalnya dalam setiap terobosan baru yang dibuat pasti ada risikonya.
"Dinamika tersebut diantaranya soal demand, karena masyarakat menyadari keuntungan memakai elpiji. Awalnya pesimis berbalik jadi optimis dan pertumbuhan kebutuhan saat ini sekitar 600 persen dalam satu tahun," jelas dia.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
