PKB Tawarkan Tiga Cara Menuju Makmur
VIVAnews - Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan tiga cara mendatangkan kemakmuran. Tiga cara itu adalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan keuangan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengemukakan tiga cara itu dalam refleksi akhir tahun DPP PKB di Hotel Aston Atrium Senen, Jakarta, 29 Desember 2008.
Di bidang kedaulatan pangan, kata dia, pertama-pertama Pemerintah harus mempertahankan swasembada beras dan jagung. Tapi, ia mengingatkan agar pemerintah juga segera menyusul melakukan swasembada kedelai.
Terkait dengan ekspor beras, Muhaimin menyatakan agar ekspor beras hanya oleh dilakukan jika kebutuhan nasional betul-betul tercukupi. "Beras yang diekspor tidak boleh beras baru," kata dia. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas pangan domestik.
Untuk meperlancar sektor pupuk, Muhaimin menyarankan agar Pemerintah merevitaliasi dan menghidupkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai distributor pupuk.
Di bidang kedaulatan energi, sambung Muhaimin, ada empat hal yang harus dilakukan. Antara lain, Pemerintah harus merevisi komposisi cadangan minyak yang sudah ditemukan dengan cadangan minyak yang sudah dieksploitasi. "Agar krisis energi dapat dideteksi lebih dini," kata dia.
Kemudian, pemerintah juga perlu merestrukturisasi kelembagaan dan sumber daya manusia bidang energi. "Energi alternatis harus serius dikembangkan," tambahnya.
Mengenai distribusi minyak tanah dan gas bersubsidi. Ia meminta pemerintah agar mengawasinya dengan ketat. "Sehingga tidak ada lagi kelangkaan dalam transisi konversi minyak tanah ke gas.," papar Muhaimin.
Cara terakhir yang diajukan PKB adalah kedaulatan keuangan. Restrukturisasi hutang luar negeri, menurut dia, adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Menurut Muhaimin, restrukturisasi menitikberatkan pada penghapusan hutang agar tidak memberatkan generasi mendatang.
Lalu, pemerintah juga harus menghentikan hutang baru. "Stop hutang baru," kata dia. Namun Muhaimin juga mengingatkan agar pemerintah lakukan investigasi dugaan penyelewengan pengelolaan hutang luar negeri.
Pemerintah juga perlu mengawasi belanja pendidikan. "Implementasi hingga 20 persen betul-betul harus tercapai," kata dia. Terakhir ia juga mengingatkan agar porsi belanja kesehatan mendapatkan minimum hingga 10 persen.
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
