VIVAnews - Tim Indonesia Bangkit menilai kebijakan pemerintah mencegah deindustrialisasi atau penurunan sumbangan industri terhadap perokonomian masih tidak jelas. Padahal, perlambatan deindustrialisasi masih bisa dikurangi dengan mengurangi biaya dari sisi pemerintah.
Menurut Ketua Tim Indonesia Bangkit Henry Saparini, percepatan deindustrialisasi pada industri yang dikhawatirkan meningkat pada 2009 bisa dicegah dengan berbagai cara. Antara lain, pengurangan biaya bahan baku, energi, penambahan modal dan menurunkan biaya tenaga kerja.
"Pemerintah memilih menurunkan biaya tenaga kerja lewat SKB empat menteri. Padahal, biaya tenaga kerja kurang dari 10 persen dari total biaya produksi sehingga tidak akan efektif," kata dia pada diskusi akhir tahun di Acacia Hotel, Senin, 29 Desember 2008.
Dia menambahkan, kemampuan pemerintah pada sumber energi dan permodalan akan berdampak lebih besar daripada kelonggaran tenaga kerja. Biaya produksi yang berasal dari energi (BBM dan listrik) mempengaruhi biaya industri hingga 45 persen.
"Mengingat harga minyak dunia yang turun, jika pemerintah mengembalikan harga Bahan Bakar Minyak sebelum ada kenaikan, akan sangat signifikan pengaruhnya pada biaya industri," jelas Henry.
Henry mengakui, penurunan harga BBM yang terjadi saat ini bukan saja tidak banyak berpengaruh tetapi menjadi jalan pemerintah untuk menghapuskan BBM bersubsidi. Begitu juga, dengan biaya listrik yang mahal dan banyak dikeluhkan industri.
Hal kedua yang bisa dilakukan pemerintah, lanjut dia, dalam mencegah percepatan deindustrialisasi yakni menambah modal dalam negeri. Sebab, kebijakan yang berpihak pada publik untuk menggerakkan sektor riil masih minim.
"Pada keadaan sekarang, semua negara dengan segala upaya mencoba melindungi sektor riil agar lebih kompetitif dan melindungi pasar dalam negeri," tegas Henry.
Menaker Ida Menuturkan Transformasi BLK Tingkatkan Kualitas Pelatihan Vokasi
Salah satu program terpenting dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan adalah dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).
