VIVAnews - Usulan program Departemen yang dianggap bukan prioritas akan dicoret oleh Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Program bukan prioritas yang dimaksud antara lain yang tidak bisa memberikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi dan tidak bisa menyerap tenaga kerja.
"Kita sedang meminimalkan dampak krisis, jadi semua program sektor kita evaluasi," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Bappenas, Selasa 6 Januari 2009.
Evaluasi ini sudah diinstruksikan ke semua lembaga dan departemen agar menyusun program-program yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional.
Tidak hanya jenis program yang didanai dari APBN, semua usulan program dari pinjaman luar negeri juga akan dievaluasi. "Kami akan segerakan ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," ungkapnya. Dalam hal ini Bappenas akan menyeleksi 35 Kementrian dan puluhan Lembaga terkait.
Namun Paskah meminta agar proses evaluasi ini tidak dibesar-besarkan. "Ini bukan pekerjaan mudah, karena semua yang menjadi tolok ukur program yang tidak prioritas akan dievaluasi termasuk ke Kementrian/Lembaga juga Pemerintah Daerah," ujarnya.
Instruksi ini, ujar Paskah, dimandatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA). Evaluasi dianggap perlu karena dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, maka banyak sektor formal yang akan hijrah ke sektor informal. "Jadi ini akan didorong, ini sudah kewajiban kami," ujarnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersyukur Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kini telah selesai. Meskipun, dalam prosesnya penuh dengan dinamika baik suka maupun duka.
