VIVAnews - Mulai 1 Februari 2009, kewenangan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dikembalikan ke pemerintah daerah, tak lagi melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Sistem penempatan akan dikembalikan ke Depnakertrans dan pemerintah daerah," kata Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke dalam jumpa pers di kantornya, Rabu, 7 Januari 2009.
Menurut Made, setelah ini, BNP2TKI hanya akan mengurus penempatan TKI dengan program government to government (G to G) dan penempatan TKI di Korea dan Jepang, terutama untuk perawat.
Sebab itu, kata dia, perubahan sistem tersebut membuat Permenakertrans No.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri resmi dicabut dan digantikan dengan Permenakertrans No.22/MEN/XII/2008.
Dia menambahkan, pemerintah menilai sistem penempatan dan perlindungan TKI melalui BNP2TKI belum maksimal.
Selain itu, jelas Made, pemerintah ingin memberdayakan peran instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Made mengatakan, masalah penempatan dan perlindungan TKI selanjutnya akan menjadi tanggung jawab Depnakertrans di daerah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Sementara itu, Depnakertrans juga merevisi Permenakertrans No.20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dengan Permankertrans No. 23/MEN/XII/2008. "Dalam revisi peraturan ini, pelaksanaan program asuransi TKI dapat menggunakan jasa pialang," ujarnya.
Made mengakui, kinerja asuransi TKI akan dievaluasi secara periodik tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila terjadi hal yang krusial.
Bikin 2 Gol ke Gawang Korsel, Begini Kata Rafael Struick
Penyerang Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick menilai kemenangan atas Timnas Korea Selatan U-23 adalah buah kinerja tim.
