Rekening Liar

KPK Minta Departemen dan Instansi Kooperatif

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta sejumlah departemen dan instansi kooperatif memberikan penjelasan mengenai adanya rekening liar. Hingga kini baru Departemen Sosial yang melaporkan keberadaan rekening liarnya.

"Depsos sudah klarifikasi dan kepada instansi lainnya diminta bekerja sama dan kooperatif," kata Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 8 Januari 2009.

Instansi yang dianggap belum kooperatif adalah Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pertanian, Departemen Hukum dan HAM, serta BP Migas.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Depkeu Hekinus Manao menyatakan telah menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desember 2008. Hekinus beralasan Departemen sudah angkat tangan dan tidka bisa lagi mengatasi persoalan rekening liar senilai Rp 314,2 miliar dan US$ 1,1 juta.

Mahkamah Agung disebut sebagai pemilik rekening liar terbanyak. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu memiliki 102 rekening. Sisanya tersebar di berbagai departemen, seperti di Departemen Sosial (satu rekening) senilai Rp 29,282 miliar, dua rekening liar di BP Migas senilai US$ 10,702 juta, 32 rekening liar di Departemen Pertanian dan tidak diketahui nilainya, 36 rekening liar di Departemen Dalam Negeri senilai Rp 88,57 miliar dan US$ 51.558, 66 rekening liar di Depkum HAM senilai Rp 56,82 miliar, dan 21 rekening liar di Depnakertrans senilai Rp 139,438 miliar dan US$ 270.573.

Menurut Ade, komisi sudah mulai menyelidiki rekening liar itu. Terutama rekening liar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp 139 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, saat ini di Departemen Sosial berlaku undang-undang baru yang mengatur dana sumbangan yang dikumpulkan masyarakat agar peruntukannya sesuai dengan prinsip keuangan negara. "KPK akan melihat dan akan ada tim gabungan untuk menyikapi rekening liar ini," jelasnya.

Analisis Metabolisme Tubuh dan Kebutuhan Nutrisi Lewat Tes DNA
Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus bersama Koalisi Indonesia Maju

Pimpinan Golkar di Daerah Minta Airlangga Dipilih secara Aklamasi di Munas, Menurut Sekjen

Sekretaris Jenderal Partai Golkar menyebut para ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I meminta Airlangga Hartarto dipilih secara aklamasi di Munas pada Desember.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024