VIVAnews - Pengamat kelautan meminta partai politik mengembangkan pola pikir berbasis kelautan. Partai harus mampu menyusun program pembangunan dengan mempertimbangkan proporsi kelautan.
"Partai politik sebagai calon pemimpin dan kabinet kan wakil bangsa, kalau pandangannya salah, kami akademisi merasa bersalah. Selama ini kurang koordinasi, sehingga aksi berbenturan," kata Ketua Program Pascasarjana jurusan Sistem dan Permodelan Perikanan Tangkap, Institut Pertanian Bogor, John Haluan.
Hal itu disampaikan Jphn Haluan setelah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2009.
Kolega John, Sugeng Hari Wisudo memaparkan selama ini anggaran daerah selalu disusun berdasarkan luas daratan. Hal ini merugikan daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Padahal, seharusnya anggaran disusun berdasarkan pembobotan wilayah.
Namun demikian, mereka tidak akan mendesak partai membuat kontrak politik berkaitan dengan masalah kelautan ini. John mengatakan, kalangan akademisi hanya ingin menyadarkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. "Yang harus diperhatikan bukan hanya daratan, tapi juga kelautan," ujar John.
Menurut John, Jusuf Kalla mengharapkan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan mengevaluasi program yang sudah berjalan. Kalla meminta untuk memrioritaskan program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir, misalnya lewat program dana bergulir.
"Inti permasalahannya bukan hanya di perikanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, tapi juga infrastruktur, kelistrikan, cold storage, dan sistem usahanya," tutur John.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
