VIVAnews - Niat 147 karyawan PT Pertamina melaporkan Direksi PT Pertamina ke Markas Besar Kepolisian RI, tak kesampaian hari ini, Kamis 8 Januari 2009. Menurut perwakilan karyawan, Muhammad Farkan, laporan karyawan belum bisa diterima polisi.
"Kami harus melengkapi saksi ahli dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Farkan di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 8 Januari 2009.
Menurut Farkan, karyawan melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan gaji yang diduga dilakukan Direksi Pertamina. "146 karyawan se Indonesia belum mendapatkan hak mereka," kata Farkan.
Berapa jumlahnya? "Nilainya besar, itu kan gaji empat tahun lalu sampai sekarang," kata Farkan. Laporan ke Markas Besar Polisi disampaikan oleh lima perwakilan karyawan, didampingi tim kuasa hukum. Mereka datang sekitar pukul 13.00 WIB.
Laporan ke polisi merupakan buntut aksi unjuk rasa puluhan karyawan dimulai sejak Senin, 5 Januari 2009 memprotes sikap direksi yang belum menjalankan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No 13 PK/PHI/ 2007 tanggal 6 November 2007 yang membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Pertamina pada Juli 2005. Para karyawan menunggu keputusan direksi PT Pertamina atas nasib mereka.
Aksi Serikat Pekerja Pertamina sudah memasuki hari keempat. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antar pekerja dengan Direksi PT Pertamina.
Sebaliknya, Corporate Secretary Pertamina, Toharso mengatakan, kompensasi yang diberikan kepada para mantan karyawan itu sudah lebih dari cukup. Pertamina, katanya, berhak memutus kontrak karyawan bila masa kerja sudah selesai.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
