VIVAnews - Mahkamah Agung dinilai sebagai lemabaga hukum yang paling tak responsif terhadap laporan Komisi Ombudsman. Padahal, kata Ketua Komisi Ombudsman, Antonius Sujata, mahkamah adalah lembaga hukum yang paling dikeluhkan masyarakat.
“Kebanyakan laporan yang masuk ke MA mengenai lama sidang yang tidak diputus-putus, dan juga eksekusi,” kata Antonius Sujata di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 8 Januari 2008.
Sujata berharap dengan UU Ombudsman yang baru yakni UU Nomor 37 Tahun 2008, komisi ombudsman lebih bergigi. Sebab, "Lembaga negara yang tidak merespon aduan dari Ombusman akan diberikan sanksi administrasi," kata dia.
Pemberian sanksi itu, kata Sujata, bertujuan agar lembaga negara itu dapat menciptakan negara yang bersih sehingga dapat memberikan pelayanan publik dengan maksimal. "Ini demi tegaknya good goverment," tambah dia.
Sebaliknya, lembaga kepolisian justri paling responsif terhadap rekomendasi Komisi Ombudsman. Menurut Sujata, kepolisian tanggap terhadap rekomendasi dari lembaga yang berwenang mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah, kepada masyarakat.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
