VIVAnews - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan adanya 580 temuan keuangan yang mencurigakan senilai Rp 7,5 miliar sepanjang 2008.
"Temuan tersebut hasil audit inspektorat jenderal terkait laporan keuangan departemen yang mengarah pada penggelapan dan
penyimpangan," kata Inspektur Jenderal Depnakertrans Dyah Paramawartiningsih dalam jumpa pers di kantornya, Senin, 12 Januari 2009.
Menurut Dyah, dari 580 temuan tersebut, sebanyak 80,18 persen belum ditindaklanjuti Itjen Depnakertrans. "Jumlahnya sekitar 299 temuan dengan nilai lebih dari Rp 6 miliar," jelasnya.
Sedangkan sisanya, 281 temuan senilai Rp 1,48 miliar atau 19,82 persen sudah ditindaklanjuti pihaknya.
Dia mengakui, lambatnya penanganan temuan itu akibat lemahnya komitmen obyek diperiksa (obrik) untuk menaati batasan waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikannya, yakni 14 hari kerja sejak diterimanya nota hasil pemeriksaan.
"Untuk mengantisipasinya, kemudian diberlakukan sistem peringatan atau teguran hingga tiga kali. Selebihnya diberi sanksi dan dilaporkan kepada penegak hukum," kata Dyah.
Namun, kata Dyah, sejak diberlakukan sistem teguran, hingga saat ini rata-rata temuan yang belum ditindaklanjuti baru memperoleh teguran kedua.
Selain itu, dia menambahkan, Itjen Depnakertrans juga tengah memeriksa 2.955 temuan yang bersifat administratif dari total temuan sebanyak 7.140 temuan sepanjang 2008."Yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 4.185 temuan administratif," ujar Dyah.
Temuan administratif dicontohkan Dyah, seperti tidak mencatatkan laporan perjalanan dinas atau sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tapi tidak segera menyusun perangkat pelaksanaan anggaran yang kemudian mengarah pada unsur penggelapan.
Sementara itu, Itjen Depnakertrans pada tahun ini memperoleh anggaran sebesar Rp 37.454.272.000. "Ada kenaikan 12,47 persen dari anggaran tahun 2008," kata Dyah.
Sedangkan realisasi anggaran 2008 mencapai Rp 31.725.462.581 atau sebesar 95,27 persen dari pagu anggaran Rp 33.301.980.000 setelah direvisi 5 persen untuk penghematan.
Ganjar-Mahfud Ngaku Tak Dapat Undangan Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Bilang Begini
KPU mengeklaim bahwa lembaganya sudah menjalin komunikasi secara pribadi kepada liaison officer atau naradamping pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
