VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat menggagas pertemuan dengan pemerintah. Tujuannya mematangkan persiapan pemilihan umum dan menindaklanjuti perubahan pasal yang tercantum di Undang-undang Pemilihan Umum.
“Seperti perubahan pasal yang mengatur penandaan surat suara,” kata Agung di parlemen Senayan, Selasa 13 Januari 2009.
Agung mengatakan perubahan pemberian tanda di kertas suara itu, dianggap sejumlah kalangan berpotensi mengundang kesalahan. Bila perubahan itu tetap dilaksanakan, kata dia, maka diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
“Sebelum mengarah ke sana (penerbitan Perpu), DPR dalam waktu dekat akan rapat dulu dengan Presiden khusus mengenai masalah pemilu,” kata Agung. “Termasuk penandaan dan yang selama ini banyak dikhawatirkan seperti kinerja KPU dan sosialisasi Pemilu.”
Pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sehingga apapun yang diterbitkan pemerintah tetap mempertimbangkan aspirasi dari partai.
Rapat konsultasi dengan pemerintah itu diharapkan terealisasi Januari ini. Pertemuan ini digagas untuk menindaklanjuti pertemuan konsultasi kedua lembaga sebelumnya yaitu 27 Desember 2008 di Istana Negara.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
