VIVAnews - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution mengungkapkan jumlah dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan melesat tajam.
Menurut Anwar, Pemda Kabupaten/Kota yang menerima kekuasaan dana setelah otonomi daerah belum memiliki institusi yang handal untuk merencanakan. "Tak heran jika terjadi penumpukan dana di perbankan begitu besar," ujarnya di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2009.
Ketua BPK membandingkan pertumbuhan dana daerah di perbankan sepanjang 2003-2008. Pada 2003, dana mereka di bank masih Rp 21,5 triliun, meningkat menjadi Rp 24,6 riliun pada 2004, naik lagi menjadi Rp 68,3 triliun pada 2007. Pada Juni tahun lalu semakin melonjak menjadi Rp 94,4 triliun.
Dia menjelaskan, lonjakan dana daerah di perbankan disebabkan oleh penyerapan anggaran pemerintah propinsi di seluruh Indonesia pada 2008 yang hanya 60-70 persen. Propinsi yang berhasil menyerap di atas 80 persen hanya ada empat propinsi.
Karena tak terserap inilah, menurut Anwar, dana pemerintah kemudian disimpan di industri perbankan, khususnya di Bank Pembangunan Daerah dan bank negara.
"Bank-bank tersebut mendaur ulangkan kembali dana daerah itu untuk membeli SBI dan SUN guna menutup defisit," kata Anwar. "Inilah yang menyebabkan pengelolaan keuangan negara tidak efisien."
Anwar juga menyinggung soal keterlambatan penyerapan anggaran yang selalu menumpuk pada kuartal keempat. Situasi itu membawa dampak yang tidak berarti dalam pemulihan kegiatan ekonomi.
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
