VIVAnews - Direktur Jenderal Perhubungan Laut akan mencopot jajarannya yang mengabaikan ketentuan keselamatan pelayaran apabila terbukti bersalah. Direktur Perhubungan laut mengancam membekukan izin bahkan mencabut izin operator yang menyalahi ketentuan tersebut.
Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan pihaknya telah mengeluarkan maklumat pelayaran yang diedarkan kepada seluruh administrator pelabuhan (adpel) bernomor GM.760/11/01/DJPL-09 tertanggal 14 Januari 2009 kepada seluruh adpel di Indonesia menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab operator, adpel.
Maklumat berisi larangan keras adpel atau syahbandar mengeluarkan izin berlayar apabila kapal operator tidak memenuhi satu dari ketentuan kelaikan berlayar, terpenuhinya jumlah alat keselamatan di kapal seperti sekoci penolong, dan life raft (pelampung).
Ketentuan lainnya kapal harus memiliki radio komunikasi yang berfungsi dengan baik, kesiapan fisik bagi kapal yang berfungsi baik, jumlah penumpang dan barang tidak melebihi kapasitas dispensasi yang diperlukan serta memperhatikan ramalan cuaca dan menginformasikan kepada kapal yang akan berlayar.
"Jangan izinkan kapal berlayar kalau tidak memenuhi syarat," kata Sunaryo pada konferensi pers di Departemen Perhubungan Jumat 16 Januari 2009.
Informasi cuaca dari Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengani cuaca buruk tidak diindahkan. Sunaryo menambahkan, agar operator jangan hanya melayani trayek saja tetapi melanggar operator jgn hny layani trayek tapi
"Kalau Adpel/Syabandar yang bersangkutan menurut ketentuan hukum yang tetap bersalah, saya (Dirjen Hubla) tidak akan segan mengusulkan pejabat dimaksud agar dipecat," dia menegaskan. Pejabat yang bersangkutan akan diganti dengan pejabat lainnya.
Sementara bila dalam penyidikan operator terbukti bersalah beresiko dibekukan izinnya. Sebagai ilustrasi, apabila terbukti di pengadilan jumlah penumpang dalam manifes di Teratai Prima melebihi 250 orang, maka operator manifes 250 tp tenyata lebih berarti perusahaan melakukan manipulasi. "Paling fatal akan dicabut izinnya," kata dia.
Saat ini Dephub masih menunggu hasil penyelidikan yang bisa dilanjutkan ke sanksi administratif. Bagi penumpang dia menyarankan masyarakat pengguna layanan maritim jangan mendekatkan diri pada hal yang ceroboh." Bukan hanya harta yang hilang, nyawa yang jadi taruhan," kata dia.
PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Apa?
Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mendatangi markas PKB pada Rabu kemarin.
