VIVAnews - Sekitar 3000 pegawai honorer yang melakukan demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat akan ditemui empat legislator yakni Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar, Sayuti Ashyatri dari Fraksi PAN, Anggota Komisi VIII, Munarwan Saleh, dan Didik J Rabini.
Negosiator Aliansi Honorer Sekolah Negeri, Djoko Surono mengatakan massa menagih janji pemerintah merevisi PP No 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Dijelaskannya, pemerintah telah membentuk tim kecil untuk merevisi PP tersebut pada 2008. Tim beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Keuangan. "Janjinya Oktober sudah selesai, pengangkatan sudah bisa dilakukan, tapi revisi tidak berjalan,"kata Djoko kepada VIVAnews di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin 19 Januari 2009.
Menurut Djoko, pemerintah lalai. "Kami menuntut janji pemerintah. Pemerintah harus menepati janjinya," kata Djoko.
Sebelumnya, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendy mengatakan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, baik guru maupun non guru akan diselesaikan hingga 2009.
Kemenkeu Monitor Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekspor RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah terus memonitor dampak perlambatan ekonomi global terhadap ekspor Indonesia yang dipicu panasnya konflik Iran-Israel
