Anggaran Pertanian Mepet

VIVAnews - Anggaran pembangunan pertanian Departemen Pertanian yang kurang dari lima persen dinilai sangat kuarang untuk menciptakan kedaulatan pangan. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, idealnya anggaran pertanian mencapai 20 persen dari total anggaran.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, banyak hal yang seharusnya berada dalam kewenangan Departemen tetapi pelaksanaannya berada di departemen lain.

Subsidi pupuk senilai Rp 17 triliun seharusnya berada dalam pengawasan Departemen, tetapi sekarang berada dalam pengawasan Departemen Perdagangan. "Subsidi ini tidak masuk ke petani dan pertanian, yang menikmati pengusaha," kata Hennry dalam diskusi di Jakarta, Selasa 21 Januari 2009. Contoh lainnya, pengelolaan irigasi yang seharusnya dalam kewenangan Departemen, saat ini berada pada Departemen Pekerjaan Umum.

Nilai anggaran yang sangat kecil dibandingkan dengan wilayah kerja yang sangat luas menyebabkan program-program Departemen Pertanian tidak menyentuh masalah petani.

Sikap konsisten pemerintah menerapkan program kedaulatan pangan seperti daging dan kedelai, semestinya melalui usaha menggenjot produksi nasional. "Kebijakan pemerintah sekarang sangat pragmatis," katanya. Kekurangan dalam negeri diisi dengan impor dengan menghapuskan bea masuk impor.

Agar mampu memenuhi kebutuhan daging sapi, kebijakan khusus produksi sapi nasional harus ada. "Dagingnya untuk pangan, dam pupuknya untuk mendukung usaha pertanian berkesinambungan," ujar Henry.

Akibat kebijakan yang tidak memperhitungkan kebutuhan jangka panjang terlihat dari melambungnya harga kedelai pada 2008 silam. Harga pasaran kedelai yang semula Rp 2000 per kilogram menjadi Rp 7.000 per kilogram. Padahal kebutuhan dalam negeri 70 persen dipasok dari impor, karena produksi dalam negeri hanya menyumbang 30 persen kebutuhan nasional. "Produksi kedelai nasional kita pernah mencapai 70 persen dari kebutuhan nasional," katanya.

Anggaran di bidang pertanian, menurut Henry, seharusnya disejajarkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen. Sebab, setelah kedaulatan pangan tercapai akan berdampak pada ekonomi nasional. "Masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan nilai gizi yang cukup lebih cerdas dalam pendidikan," katanya.

Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Pemain Timnas Indonesia U-23 rayakan gol

3 Skenario Timnas Indonesia U-23 Tembus Olimpiade 2024

Timnas Indonesia U-23 membuka jalan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut usai Timnas Indonesia menaklukkan Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U 23

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024