VIVAnews - Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP mengaudit pinjaman luar negeri pemerintah. Pihaknya tidak akan menghalangi sedikit pun.
"BPKP bisa, BPK bisa, semua bisa melakukan audit. Kita punya instrumen terbuka untuk melakukan audit," kata Paskah di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis 22 Januari 2008.
Sebelumnya pejabat BPK mengeluhkan mandeknya rencana mengaudit pinjaman luar negeri pemerintah karena tidak memiliki akses data utang sejak zaman Indonesia merdeka sampai saat ini. Namun Paskah menepis. Menurutnya, BPK sudah memiliki data tersebut sejak belasan tahun lalu.
"Saya rasa kita sudah terbuka sejak 1990-an, sudah diserahkan ke BPK semua. Semua sudah di BPK. Itu sudah siap," kata Paskah.
Anggota III BPK Baharudin Aritonang sebelumnya mengatakan rencana audit pinjaman luar negeri yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan hingga kini belum terealisasi karena BPK masih mengalami kendala yang terkait data-data utang Indonesia.
BPK melihat kesinkronan data antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia juga tidak pernah tuntas. Di Pemerintah sendiri antara Bappenas dan Departemen Keuangan juga belum sama. BPK berkeinginan agar data pinjaman luar negeri baik itu dalam bentuk proyek, program atau hibah segera dibereskan sehingga tidak ada lagi perbedaan data antara Bappenas dan Departemen Keuangan
Data Departemen Keuangan memperlihatkan pinjaman luar negeri yang pada 2005 sebesar US$ 63,1 miliar turun menjadi US$ 62,03 miliar pada 2006. Jumlah ini berkurang lagi menjadi US$ 61,99 miliar pada akhir September 2008. Sedangkan tahun depan pemerintah berencana akan mengurangi lagi sebesar Rp 9 triliun.
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
Pada Senin, 22 April, Inter Milan meraih Scudetto ke-20 dalam sejarah mereka, dan cara mereka memastikannya tidak bisa lebih memuaskan lagi.
