VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah investasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Rp 100 miliar. Tambahan investasi itu dianggarkan dalam APBD DKI 2009
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menuturkan, Pemprov DKI tengah berusaha memperjelas status kepemilikan KBN yang mayoritas masih berada ditangan pemerintah pusat.
Saat ini, jumlah saham DKI di KBN sebanyak 11,3 persen, sedangkan pemerintah pusat memiliki saham sebesar 88,7 persen.
Selain itu, DKI juga akan mempercepat pengembangan KBN menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Untuk upaya ini Pemprov akan bekerjasama dengan Port of Rotterdam dalam pembangunan pelabuhan internasional di kawasan tersebut.
Fauzi Bowo seperti dikutip situs resmi pemerintah provinsi DKI, Kamis, 22 Januari 2009 mengatakan, bentuk kerja sama yang akan digalang yaitu berupa asistensi dalam sistem manajemen dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan berskala internasional.
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
