VIVAnews - Pemerintah sedang menyiapkan fasilitas mempermudah pencarian dana bagi kontraktor. Langkah ini guna mempermudah aliran modal kerja bagi kontraktor nasional yang sedang mengerjakan proyek di luar negeri.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin mengatakan, pendanaan kerap menjadi masalah kontraktor saat mengerjakan proyek di luar negeri.
"Kesulitan itu karena adanya pembatasan modal yang bisa dibawa ke luar negeri," kata dia di Jakarta, Kamis 22 Januari 2009. "Modal ini dianggap capital flight."
Padahal, modal kerja itu dipakai untuk pembiayaan awal konstruksi, seperti tenaga kerja. Menurut Sumaryanto, kendati pengusaha memiliki akses pendanaan yang baik dengan perbankan domestik, mereka akan terkena fee charge dua kali, karena ketiadaan cabang bank bersangkutan di luar negeri.
Untuk itu, pemerintah melalui Bank Indonesia akan bekerja sama dengan bank sentral negara bersangkutan agar pengusaha kontruksi hanya dikenai satu kali charge. "Kalau pengusaha dikenai dua kali charge 1,5 persen dari nilai proyek itu sangat memberatkan," kata dia.
Cara lain, perbankan nasional memiliki bank korespondensi atas persetujuan kedua bank sentral.
Kebijakan memberi keleluasaan bagi pengusaha kontruksi, didasari terbukanya kesempatan pasar kontruksi di Timur Tengah dan Afrika. Pasar kontruksi di kawasan Teluk mencapai US$ 1 triliun, dan Afrika Utara US$ 150 miliar.
Beberapa negara yang sangat pesat dalam pembangunan infrastruktur di antara Kuwait, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Irak, Oman, Iran, dan Bahrain. Sedangkan di Afrika Utara di antaranya Aljazair dan Libya.
Selisih pendapatan yang masuk ke dalam negeri, Sumaryanto mengatakan, untuk menutupi kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam negeri yang mencapai Rp 774 miliar selama lima tahun sejak 2005.
Saat ini pemerintah juga tengah mengkaji perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara bersangkutan. Sebagai ilustrasi, kerja sama Indonesia dengan negara Aljazair.
Indonesia akan mengirimkan tenaga kontruksi ke Aljazair. Sedangkan Aljazair akan mengekspor fosfat ke Indonesia untuk keperluan bahan baku pupuk.
Situasi di Timur Tengah Memanas, RI dan China Kompak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bersama dengan Menlu Indonesia, Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia dan China sepakat mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB
