VIVAnews - Kanal Banjir Timur atau yang lebih dikenal dengan Banjir Kanal Timur (BKT), diyakini bisa mengatasi bencana banjir di Jakarta yang kerap menjadi bencana tahunan. Namun keyakinan itu tidak sejalan dengan proses pembangunannya yang masih tersendat.
Banyak persoalan di dalamnya. Mulai dari soal ganti rugi yang tak kunjung selesai hingga persoalan pendanaan yang masih sumbat.
Proyek BKT ini sebenarnya sudah masuk dalam rencana induk Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1991. Proyek ini masuk dalam “The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency.
Kemudian rencana pembangunan BKT ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 Provinsi DKI Jakarta.
Bendungan ini akan menampung aliran Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar.
Sejak awal proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2000. Namun rencana tinggal rencana, hingga kini BKT tak kunjung selesai. Jika ditarik sejarahnya, proyek ini memang sudah direncanakan sejak masa Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.
Sekitar 89 tahun lalu, pada waktu banjir 19 Februari 1918, kala itu hampir seluruh Jakarta terendam air. Di antaranya Straat Belandongan, Kali Besar Oost, Pinangsia, Prinsenlaan, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, Suteng, Kampung Klenteng Kapuran, dan Kampung Tangki. Air rata-rata setinggi dada.
Melihat kondisi seperti itu, 19 Februari 1918 Gemeenteraad Batavia sekarang DPRD langsung mengadakan sidang paripurna. Dalam rapat hadir Wali Kota Bischop dan 14 anggota DPRD. Selain itu, hadir pula Herman van Breen, ahli tata air Jakarta. Van Breen sempat ditanya soal banjir kanal.
Van Breen tidak menjamin bila banjir kanal selesai Jakarta akan terbebas dari banjir. Ternyata itu benar sebab, sesungguhnya banjir kanal dan keberadaan pintu air Manggarai hanya merupakan pengalihan wilayah banjir.
Banjir yang tadinya melanda daerah Weltevreden dan Menteng beralih ke Manggarai dan daerah Jatinegara. Karena memang proyek banjir kanal dan pintu air Manggarai yang (ketika itu) sudah terletak di luar kota, diprioritaskan untuk menanggulangi banjir wilayah Jakarta yang luasnya hanya 162 kilometer per segi.
Banjir kanal yang dibangun Van Breen memang berhasil melindungi wilayah Jakarta Pusat. Namun wilayah timur Jakarta masih terkena banjir.
Ketika itu dirasakan penting untuk membangun Banjir Kanal Timur untuk melindungi wilayah bagian timur.
Boleh dibilang, rencana sejak masa kolonial itu tak juga rampung. Sudah berapa kali pergantian Gubernur DKI Jakarta pembangunannya masih tetap terhambat. Seperti kata Gubernur Fauzi Bowo, "Jakarta masih belum bebas dari banjir".
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
