VIVAnews - Meski banyak menyumbang pendapatan cukai bagi negara, fatwa rokok haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan mempengaruhi ekonomi nasional secara keseluruhan.
Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika berpendapat tatwa MUI atas pengharaman rokok bagi warga negara dampaknya tidak akan terasa. Belajar dari pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan peraturan daerah terkait zonasi merokok, ternyata dampaknya sampai sekarang tidak berpengaruh nyata pada konsumsi rokok.
"Jadi fatwa MUI pun, mungkin hanya berakibat pada cara merokok yang berganti. Bisa sembunyi-sembunyi atau bagaimana," ucapnya di BKPM, Jakarta, Selasa 27 Januari 2009.
Dampak nyata pengharaman tersebut, kata dia, bisa jadi hanya akan dirasakan pemerintah atau otoritas yang memberlakukan suatu regulasi tertentu. Misalnya, tarif cukai. "Saya tidak tahu hitungan pastinya, tapi jika ke sektor riil, industri rokok banyak memberikan sumbangan ke pemerintah," ujar Erani.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkapkan penerimaan cukai bakal terpengaruh oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa rokok haram. "Dengan adanya fatwa ini, penerimaan cukai akan turun 10 persen," ujar Dirjen Bea Cukai, Anwar Supriyadi
Menurut dia, dampak fatwa MUI akan signifikan bagi masyarakat karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. "Fatwa itu akan berpengaruh secara psikis," katanya.
Tetapi, Anwar mengingatkan fatwa itu bisa diambil hikmahnya karena ini dikeluarkan untuk kesehatan juga. MUI mengeluarkan fatwa belum lama ini bahwa merokok sebagai perbuatan yang haram.
Namun, Anwar menekankan dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok yang akan berlaku pada Februari, maka penerimaan cukai akan naik sebesar 7 persen. Artinya, masih ada selisih penurunan sebesar 3 persen dari target penerimaan cukai Rp 49 triliun.
Polisi Ungkap Motif TikToker Galih Loss Buat Konten Diduga Menistakan Agama
TikToker Galih Loss ditangkap polisi buntut kontennya yang diduga menistakan agama.
