KPK: Pertamina, Polisi, PLN Dapat Jatah
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan tak hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja yang menerima jatah upah pungut. PT Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pun menerima jatah upah pungut pajak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, Haryono Umar, jatah upah pungut ke sejumlah instansi di luar pemerintah daerah itu didasarkan pada instruksi bersama antara Departemen Dalam Negeri, PLN, polisi, dan Pertamina.
"Pertamina ini loh. Untungnya kan sudah besar, 23 triliun Rupiah per tahun. Kok masih mengharapkan lagi dari upah pungut," tegas Haryono dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 28 Januari 2009.
Pertamina memang mengumpulkan pajak dari setiap liter bahan bakar yang dibeli masyarakat. Dana tersebut kemudian di setorkan ke pemerintah daerah. Namun, sebelum diserahkan ke pemerintah daerah, kata dia, Pertamina memotong pajak tersebut untuk upah pungut. "Kalau dana itu diberikan kepada petugas di lapangan yang mendatangi rumah ke rumah sih tidak masalah," tambahnya.
Informasi tersebut, Haryono dapatkan dari pemaparan Direktorat Jenderal Departemen Agama saat diklarifikasi soal upah pungut di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya bilang saja, instruksi bersama ini juga harus dikaji sama seperti permendagri yang mendasari upah pungut itu," tegas Haryono.
5 Fakta Menarik Persib Bandung Usai Benamkan Persebaya Surabaya di Liga 1
Persib Bandung berhasil meraih tiga poin usai tekuk Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat pada Sabtu sore, 20 April 2024
