PM Islandia, Johanna Sigurdardottir

Jadi Kebanggaan Kaum Homoseksual

VIVAnews - Johanna Sigurdardottir, mantan pramugari yang karirnya melejit di dunia politik, Minggu 1 Februari 2009, resmi menjadi Perdana Menteri interim Islandia. Bersama dengan para menterinya, Johanna dilantik oleh Presiden Olafur Ragnar Grimsson untuk segera menjalankan tugas yang maha berat: menjauhi negara mereka dari jurang kebangkrutan. 

"Saya diminta presiden untuk menuntaskan pembentukan pemerintahan [baru], dan itu telah saya lakukan. Pemerintah saat ini akan berlandaskan nilai-nilai sosial yang baru," kata Johanna seperti dikutip di laman Iceland Review.

Dia bertekad bahwa pemerintahannya saat ini - yang akan berlangsung hingga pemilihan umum 25 April 2009 - akan menekankan bantuan bagi para pebisnis dan keluarga.

Pengangkatan Johanna sebagai PM sementara tidak saja merupakan peristiwa bersejarah bagi rakyat Islandia - saat dia juga dianggap sebagai perempuan pemimpin pertama di negara itu.

Bagi kaum homoseks, pelantikan Johanna juga menjadi momen bersejarah. Itu karena perempuan berusia 66 tahun tersebut merupakan pemimpin pertama di dunia yang jauh-jauh hari telah menyatakan diri sebagai lesbian (penyuka sesama perempuan).

Qualcomm Snapdragon X Plus, Chipset Pendukung Laptop AI

Saat ini Johanna hidup bersama seorang jurnalis perempuan, Jonina Leosdottir, yang telah menjadi pasangan hidupnya lewat sebuah upacara tahun 2002 lalu. Sebelumnya, Johanna pernah menikah dengan seorang pria.

Bagi kalangan homoseks, Johanna dan rakyat Islandia telah memberi contoh yang bagus bagi dunia bahwa seseorang kini dipandang bukan karena perbedaan orientasi seksual, melainkan karena kemampuan dan komitmennya membangun negeri.

"[Pelantikan Johanna] Ini adalah contoh yang cemerlang dari suatu negara yang telah mengatasi prasangka buruk atas mereka yang memiliki perbedaan orientasi seksual," kata Juris Lavrikovs dari Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional (ILGA), yang bermarkas di Brussels, Belgia.
 
"Fenomena ini tidak akan membawa perubahan dalam sekejap, namun akan mengirim suatu sinyal yang tidak akan bisa lagi diabaikan," lanjut Lavrikovs seperti dikutip laman stasiun televisi BBC.

Sedangkan Silvia Jaen - sekretaris-jenderal Federasi Gay, Lesbian, Transeksual dan Biseksual Spanyol - mengaku tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas pelantikan Johanna.

"Kalau bisa, saya segera terbang ke Reykjavik (ibukota Islandia) untuk merayakannya bersama Sigurdardottir," kata Jaen. "Ini bukan saja kemenangan bagi kaum lesbian, namun juga kemenangan bagi kaum perempuan dan pada akhirnya kemenangan bagi semua!" lanjut Jaen.

Dia berharap bahwa Johanna bisa secara simbolik menunjukkan bahwa dia adalah kaum lesbi yang berhasil tampil sebagai pemimpin. Caranya, dengan membawa serta pasangannya di setiap acara pemerintahan atau kunjungan kerja. 



 
Johanna mengawali kiprah di panggung politik sebagai seorang pengurus serikat pekerja saat masih menjadi pramugari di maskapai penerbangan Loftleidir Airlines (sekarang Icelandair) antara tahun 1960-an dan 1970-an.

Dia terpilih menjadi anggota Parlemen Islandia tahun 1978. Sembilan tahun kemudian, perempuan kelahiran 4 Oktober 1942 ini menjadi Menteri Sosial hingga 1994, dan lagi pada tahun 2007 hingga sekarang.

Meski telah lanjut usia, warga Islandia mencintai Johanna. Mereka menganggap perempuan yang rambutnya sudah memutih ini sebagai 'pemberontak'.

Penduduk negara pulau di utara Samudra Atlantik menghormati Johanna yang tanpa kenal lelah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan kelompok minoritas.

Namun mungkin yang paling fenomenal adalah penolakannya atas tawaran untuk menjadi ketua Partai Demokratik Sosial, 1994 silam. Partai Demokratik Sosial adalah pelopor Partai Aliansi Demokratik Sosial yang ada sekarang. Saat itu, seperti dikutip dari laman Daily Mail, Kamis 29 Januari 2009, Johanna mengatakan: "Waktu saya akan tiba."

Tahun 1995, dia mengundurkan diri dari Partai Demokratik Sosial dan membentuk partai sendiri bernama Tjodvaki. Partai Tjodvaki yang berarti 'membangunkan negara' memenangkan empat kursi parleman.

Johanna kemudian bergabung kembali dengan mantan partainya ketika Partai Demokratik Sosial melebur dengan tiga kelompok sayap kiri lain pada 1999 dan 2000.

Johanna menghadapi tugas berat saat menjabat nanti. Dia harus memperbaiki kondisi ekonomi Islandia yang telah hancur dan merebut kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat Islandia kecewa pada pemerintah yang tidak sanggup menyelamatkan dunia perbankan sehingga negara yang pernah makmur ini harus menghadapi mimpi buruk.

Senin lalu, pemerintah konservatif Islandia kandas setelah bank-bank pemerintah bangkrut akibat tumpukan beban hutang selama bertahun-tahun. Mata uang Islandia, krona, anjlok hingga tak bernilai. Inflasi dan pengangguran meningkat tajam.

Dalam waktu dekat, Johanna akan resmi diangkat menjadi perdana menteri interim oleh koalisi partai Aliansi dan partai sayap kiri Left-Green. Johanna akan memimpin Islandia hingga pemilihan umum digelar Mei mendatang.

"Dia adalah anggota senior Parlemen, dia dihormati dan dicintai oleh rakyat Islandia," kata Menteri Lingkungan Hidup, Thorunn Sveinbjarnardottir yang menjadi anggota partai Aliansi.

Namun badai kritik dari kalangan konservatif tetap menghantam. Mereka mengatakan bahwa politik arus kiri yang diikuti Johanna tidak akan membantu memperbaiki ekonomi. "

Johanna adalah perempuan baik, tetapi dia gemar memboroskan uang, dia adalah penimbun pajak," kata Geir Haarde yang mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Senin lalu, sebagian karena alasan kesehatan.

Islandia telah bernegosiasi soal dana talangan tujuh miliar euro dari Dana Monter Internasional (IMF) dan negara lain agar negara bangsa Viking itu tidak tenggelam. Namun belum ada solusi jangka panjang yang bisa mereka terapkan.

IMF memprediksi bahwa ekonomi Islandia sedang menghadapi kemerosotan terburuk sejak negara itu memenangkan kemerdekaan penuh dari Denmark, 1994 silam.

Ganjar Beri Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan, Gerindra Tetap Ajak Bersama-sama
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengadili kasus pelanggaran etik

Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024