VIVAnews - Indonesia Corruption Watch melaporkan adanya dugaan korupsi di tubuh PT Angkasa Pura I. Perusahaan pengelola 13 bandar udara ini diduga telah melakukan penyelewengan anggaran hingga Rp 7,01 miliar.
"Diduga ada indikasi korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan electronic auction," kata anggota ICW, Agus, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa 3 Februari 2009.
Pengadaan e-auction ini, lanjut Agus, adalah peralatan untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan PT Angkasa Pura I. Setiap pengadaan barang dan jasa di PT Angkasa Pura I otomatis dilakukan secara online.
"Pengadaan e-auction ini dilakukan dengan penunjukan langsung PT SI sebagai penyedia jasa layanan," jelas Agus.
Agus menjelaskan, dalam pelayanan ini diduga ada indikasi penyimpangan. Yakni PT Angkasa Pura I harus membayar setiap pengadaan barang dan jasa sebesar 1,25 persen dari nilai transaksi pengadaan ke PT SI. Selain itu, penunjukan langsung PT SI juga melanggar aturan, karena PT SI bukanlah satu-satunya distributor pelayanan e-auction. "Ada perusahaan lain seperti PT Telkom," jelasnya.
Proyek ini, pada 2005 terdapat selisih pendapatan sebesar Rp 250.436.392,50; pada 2006 terdapat selisih Rp 6.004.631.180; dan pada 2007 terdapat selisih Rp 763.894.891. "Sehingga selama tiga tahun itu negara diduga dirugikan sebesar Rp 7.018.962.463,75," jelasnya.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
