VIVAnews – Kejaksaan Agung menyidik kasus dugaan korupsi access fee sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang terjadi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dihubungi VIVAnews Rabu, 15 Oktober 2008, pagi, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan semua pihak yang merancang atau menerima dana dari proyek sisminbakum harus bertanggungjawab.
”Termasuk menterinya, kalau dia terbukti ikut menerima,” katanya. Proyek sisminbakum terjadi pada 2001 sampai 2007.
Namun, Marwan tak mau menyebut siapa tersangka dalam kasus ini. ”Akan kami umumkan akhir bulan ini atau awal bulan depan, setelah pemeriksaan,” katanya. Marwan menambahkan, kejaksaan akan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Sistem informasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM bisa diakses melalui website http://www.sisminbakum .com. Dikenakan biaya access fee dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pelayanan pemesanan nama perusahaan, pendirian dan perubahan badan hukum.
Akan tetapi biaya access fee itu tidak masuk ke rekening kas negara melainkan masuk ke rekening PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) yang merupakan provider sisminbakum di Bank Danamon Cabang Sudirman, Wisma GKBI.
Biaya acces fee dikenakan sebesar Rp 350 ribu untuk pemesanan nama perusahaan, Rp 1 juta untuk pendirian dan perubahan badan hukum, Rp 250 ribu untuk pemeriksaan profile perusahaan di Indonesia, dan konsultasi hukum sebesar Rp 500 ribu.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 200 ribu disetor ke BNI Cabang Tebet atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM. ”Kerugian negara per bulan sebesar Rp 10 miliar,” kata Marwan.
Diduga Terganggu, Komika Usir Ibu Menyusui dan Bayinya saat Pertunjukkan
Komika Amerika Serikat (AS) Arj Barker memancing kontroversi setelah aksinya mengusir seorang ibu yang sedang menyusui bayinya di tengah pertunjukan.
