Dari indikator survei yang keluar baru-baru ini, menunjukkan penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Hal itu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergembira.
Fakta penelitian itu membuat dunia internasional memiliki penilaian positif terhadap Indonesia. Dengan demikian, negara-negara luar tidak menganggap negeri ini sebagai negara juara korupsi.
Namun, bila melihat dari dalam, yaitu melalui kontribusi, misalnya sisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi sebenarnya masih sebatas menegakkan.
Penegakan itupun baru dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara, Kejaksaan Agung dan lembaga peradilan lainnya dapat dikatakan belum bergerak. Sebaliknya, lembaga-lembaga itu masih bermasalah.
Bahkan sejauh ini, komisi antikorupsi belum dapat menangani semua kasus yang ada. Hal inilah yang membuat kenaikan tingkat perbaikan korupsi di Indonesia belum signifikan.
Walaupun skor pemberantasan korupsi naik, sebenarnya masih berada di level yang sama. Artinya masih tergolong sebagai negara dengan korupsi tinggi.
Ada lagi survei yang menarik baru-baru ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki kontrol terhadap korupsi yang relatif baik. Karena memang di sisi lain bank dunia juga mencatat bahwa peran media penting untuk menekan pemerintah agar perhatikan pemberantasan korupsi.
Jadi, Indonesia memang berbeda dengan negara lain. Peran media di Indonesia sangat penting. Hal ini terkait kebebasan pers yang sudah mulai terjadi di Indonesia. Bila media dibungkam, tentunya sulit memberantaskorupsi.
Praktek korupsi susah dibongkar. Sebaliknya, media di Indonesia bisa ramai-ramai mendorong pemerintah membongkar kasus korupsi.
Tetapi, memang pada akhirnya peran pemerintah juga yang menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya media saja.
Memang tidak mudah mendorong reformasi di Indonesia. Sebab, proses reformasi jalannya tidak mulus. Ada proses maju mundur juga. Misalnya, reformasi birokrasi baru di Departemen Keuangan. Sementara departemen lain masih banyak catatan-catatan.
Ternyata juga masih cukup banyak praktek korup di tingkat lokal muncul. Maraknya praktek korupsi di tingkat lokal terkait kinerja pengadilan yang belum maksimal.
Meski di sisi lain, situasi yang relatif demokratis ini membuat keadaan menjadi lebih baik. Sebab, memberantas korupsi tidak sama dengan membalikkan telapak tangan.
Yang penting ke depan ialah bagaimana mendorong pemerintah serius memberantas korupsi. Pergantian pemerintahan diharapkan tidak sampai mengubah semangat. Bila semangat kendur, upaya pemberantasan bisa mundur lagi.
Sejauh ini, secara umum peran KPK sudah memberikan harapan. Artinya, dibandingkan peran kejaksaan, KPK masih jauh lebih bagus. Tapi, memang banyak tahapan juga di KPK. Terlepas dari prestasi yang diberikan kepada KPK, realitanya masih ada kasus-kasus yang belum ditangani komisi itu.
Yang sudah dalam penanganan KPK saja banyak yang belum tuntas, misalnya aliran dana BI ke DPR. Dari peta persidangan, dana bank sentral itu, selain mengalir ke anggota DPR, juga ke penegak hukum. KPK sejauh ini belum mengungkap siapa saja aparat penegak hukum yang ikut menrimanya.
KPK juga belum menyelesaikan laporan anggota Fraksi PDIP Agus Condro yang mengaku menerima dana dari Miranda Goeltom. Tindak lanjut laporan itu belum maksima, padahal sudah jelas dana aliran dana itu. KPK tinggal menelusuri, tetapi realitanya kasus ini tidak tuntas-tuntas.
Belum tuntas satu kasus, justru KPK menangani kasus-kasus baru lagi. Jadi, penanganan komisi ini masih terkesan hanya mengalihkan perhatian public. KPK pasti mampu, hanya saja apakah mampu menyelesaikan secara tuntas, itu yang menjadi pertanyaan
Pengungkapan praktek korupsi bukan hanya kuantitas saja, melainkan lengkapnya menyelesaikan kasus itu. Bila beban komisi itu terbatas, mestinya penyelesaian kasus dilakukan satu persatu.
Danang Widoyoko, adalah Wakil Koordinator ICW. Tulisan ini dicuplik dari hasil wawancara dengan Wartawan VIVAnews, Siswanto.
