Kawasan Ekonomi Khusus untuk Produk Ekspor

VIVAnews - Pemberlakuan suatu daerah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus hanya ditujukan untuk wilayah produk ekspor. Produk kebutuhan dalam negeri tidak diproduksi dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan ekonomi strategis ini, menurut Dosen Fakultas Ekonomi UI Prof Lepi T Tarmidi merupakan kawasan bebas kepabeanan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Tanpa ada Kawasan Ekonomi Khusus barang ekspor Indonesia lebih mahal daripada produk sejenis negara lain sebab komponen impor harganya tinggi.

Kawasan Ekonomi Khusus memotong proses bea masuk impor sesuai aturan Organisasi Pedagangan Dunia (WTO) mengenai keadilan perdagangan. "Sehingga produk negara berkembang a bisa bersaing," ujar dia pada Diskusi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil di Institute for Global Justice, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat 6 Februari 2009.

Kawasan Ekonomi Khusus dianggap kawasan luar negeri. Ini membuat produk kawasan itu jika dijual di dalam negeri akan terkena biaya masuk impor dan menjadi mahal. Sedangkan pertukaran antardaerah Kawasan Ekonomi Khusus tidak dikenakan biaya.

Lepi menyebutkan, daerah prioritas Kawasan Ekonomi Khusus adalah daerah perdagangan yang dekat jalur pelabuhan maupun bandar udara. "Namun daerah-daerah yang menguntungkan bisa berperan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus selama memberikan nilai tambah dan ada permintaan dan penawarannya," katanya.

Lepi mencontohkan kawasan Gedebage, Bandung, dan Gunung Putri, Bogor, merupakan kawasan khusus ekspor meskipun jauh dari pelabuhan maupun bandara. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan tertutup, berikat, atau kawasan dengan fasilitas lengkap untuk kepentingan ekspor.

Dia mengkritisi Batam sebagai model zona pengembangan ekspor tidak berhasil. Pembebasan pajak yang seharusnya berlaku untuk investor/perusahaan malah dinikmati individu. "Kalau tempat khusus bercampur dan penduduk yang menikmati bebas bea pajak berarti ada diskriminasi dengan penduduk daerah lain," kata dia. 

Pun dengan UKM, yang skala produksinya lebih kecil disebut sulit memenuhi target ekspor dan membayar biaya sewa yang relatif lebih mahal daripada di luar kawasan. "Harus ada aturan dan pengawasan ketat pada kawasan khusus ekspor," ujar Lepi.

Cekcok Hebat dan Bergumul di Kamar, Suami Sadis Ini Tega Bunuh Istri Pakai Obeng
(Tengah) Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri

Legislator Soroti Daya Beli Gen Z di Jakarta, Bisa Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Esti Arimi Putri menilai pentingnya upaya pemberdayaan daya beli terhadap semua golongan demi mengendalikan inflasi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024