VIVAnews - Siang ini, Golkar menggelar konferensi pers soal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapat itu akan membahas strategi memenangkan Pemilu dan persiapan Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Tapi beberapa petinggi Golkar menghendaki agar rapat itu juga membahas soal calon presiden. Andi Mattalata, Ketua Steering Committee Rapimnas itu, menegaskan bahwa soal calon presiden baru dibahas setelah Pemilu legislatif nanti. "Itu dibicarakan setelah melihat hasil Pemilu legislatif," kata Andi Mattalata kepada VIVAnews.
Akbar Tandjung, mantan ketua umum Golkar, menilai sebaliknya. Agar menang dalam Pemilu 2009, katanya, maka sebaiknya mekanisme penentuan Capres disepakati dari sekarang. Dan sebaiknya tetap lewat konvensi, "Karena makin banyak capres, makin banyak pula orang yang berusaha memenangkan Golkar di Pemilu legislatif," kata Akbar Tandjung kepada Wens Manggut dari Vivanews. Wawancara dilakukan via telepon, Rabu, 15 Oktober 2008, siang hari ini.
Bagaimana posisi Rapimnas dalam stuktur Golkar?
Posisi Rapimnas itu satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional (Munas). Jadi setelah Munas ada Rapimnas. Bedanya, kalau Munas bisa pilih ketua umum dan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Rapimnas tidak. Rapimnas itu biasanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan dekat dengan peringatan Hari Ulang Tahun Golkar. Acara Rapimnas diakhiri dengan perayaan HUT. Saat ulang tahun itu dibacakan hasil keputusan Rapim. Karena posisi Rapimnas dibawah Munas, maka dia punya kekuatan strategis dan boleh membicarakan agenda penting.
Jadi Rapimnas kali ini boleh juga bicara soal calon presiden 2009.
Atas dasar pertimbangan bahwa Rapimnas adalah forum tertinggi
di bawah Munas, maka bisa saja dalam Rapimnas ini soal mekanisme calon presiden dari Golkar ikut dibicarakan.
Tapi Ketua Umum Jusuf Kalla meminta setelah Pemilu legislatif?
Bisa saja nanti finalnya ditentukan setelah Pemilu legislatif seperti kata Pak Kalla, tapi mekanismenya, tata cara dan sebagainya bisa ditentukan dalam Rapimnas ini.
Apa untung ruginya jika penentuan mekanisme calon presiden itu
ditentukan setelah Pemilu legislatif?
Yang bilang bahwa calon presiden ditentukan setelah Pemilu legislatif itu Pak Kalla. Statement itu dikeluarkan setelah saya mengatakan bahwa Golkar perlu melakukan konvensi lagi untuk menentukan calon presiden 2009.
Mengapa Anda merasa konvensi itu masih diperlukan, padahal
sejumlah kalangan menilai konvensi sia-sia belaka?
Konvensi itu penting karena sudah terbukti mengangkat citra Golkar. Terbukti kuat untuk konsolidasi partai dan membuat suasana partai lebih dinamis. Golkar juga jadi lebih demokratis karena keputusan soal calon presiden ditentukan oleh pengurus di kabupaten, propinsi dan pengurus pusat. Tapi pandangan saya itu dibantah oleh Pak Kalla. Beliau bilang bahwa konvensi tidak baik bagi partai karena terbukti ada orang luar yang ikut konvensi, artis juga ikut dan ditambah lagi
wakil presiden yang diajak Pak Wiranto (sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2004) bukan orang Golkar tapi dari luar.
Tanggapan Anda atas pernyataan ketua umum itu?
Saya kira Pak Kalla lupa atas dua hal. Pertama bahwa Golkar itu partai terbuka. Bahwa pengurus Golkar datang dari berbagai latar belakang. Golkar itu warna-warni. Soal Pak Salahuddin Wahid yang diangkat jadi wakil presiden, juga ada alasannya. Calon wakil presiden itu harus dikonsultasikan dengan calon presiden. Nah, saat itu Pak Wiranto maunya dengan Pak Salahuddin. Dan kita harus dukung.
Tapi repot juga kalau calon wakil presiden memang tidak harus
dari dalam partai?
Lho itu sama saja dengan Pak Kalla. Beliau itu calon wakil presiden dari Partai Demokrat padahal beliau bukan orang Demokrat. Tapi Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) merasa cocok dengan Pak Kalla. Saya lihat Pak Kalla sedang mencari-cari alasan agar konvensi tidak
dilakukan.
Polemik UKT Naik Drastis, Menteri Nadiem Janji Tingkatkan Jumlah KIP Kuliah
Nadiem Makarim mengeklaim salah satu komitmennya untuk meningkatkan jumlah pemberian KIP Kuliah kepada mahasiswa usai polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
