Kebakaran Hutan di Australia

Korban Tewas Bisa 200 Orang Lebih

VIVAnews - Pemerintah negara bagian Australia tengah mencari jalan keluar untuk mengatasi kasus kebakaran hutan terburuk dalam sejarah negeri itu. Pemerintah akan memikirkan kembali kebijakan yang memungkinkan warga untuk memutuskan sendiri apakah mereka akan mengungsi dari rumahnya atau tidak.

Kemenko Polhukam Susun Rencana Bangun Sistem Pertahanan Semesta di IKN

Data resmi korban tewas akibat kebakaran ini mencapai 181 orang. Namun pejabat setempat memperkirakan korban tewas akibat peristiwa ini lebih dari 200 orang. Dia mengatakan, kondisi cuaca yang sangat ekstrem membuat malapetaka yang melanda bagian tenggara Australia ini sulit dihindari.

Untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi, pemerintah setempat sepakat kebijakan yang memungkinkan warga memutuskan sendiri untuk mengungsi harus ditinjau ulang. Korban tewas kebanyakan ditemukan di dalam mobil dalam kondisi hangus ketika berusaha menyelamatkan diri.

Selasa 10 Februari 2009 malam, Pejabat Negara Bagian Victoria, John Brumby mengatakan, petugas telah mengidentifikasi 50 korban lain yang belum masuk hitungan data resmi korban tewas akibat kebakaran hutan ini. "Jumlah ini akan menjadi signifikan, diperkirakan korban tewas lebih dari 200 orang," kata Brumby.

Sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran Negara Bagian Victoria menyebutkan, kebakaran hutan ini menghanguskan lebih dari 750 rumah, dan 1.100 mil persegi lahan. Sekitar lima ribu orang kehilangan tempat tinggal.  Pohon-pohon di hutan terbakar habis. Lahan pertanian berganti menjadi hamparan abu.

Dugaan bahwa sekitar empat ratus kobaran api dilakukan dengan sengaja membuat petugas kepolisian menyatakan ada tindak kejahatan di beberapa kota yang dilanda kebakaran. (AP)

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024