VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta warga untuk menunjukkan bukti jika ada anak buahnya yang menjadi calo maupun pungli dalam pembebasan lahan Banjir Kanal Timur.
"Buktikan, kalau memang ada kita gantung ramai-ramai di Monas," ujar Fauzi di Balaikota Jakarta, Jumat 13 Februari 2009.
Warga bisa menyelesaikan masalah tumpang tindih sertifikat tanah miliknya yang akan dibebaskan untuk proyek Banjir Kanal Timur.
Saat ini di wilayah Jakarta Timur pembebasan lahan untuk BKT tinggal 11 persen, sementara untuk Jakarta Utara masih sekitar 20 persen. Dan secara bertahap pembebasan lahan itu akan diselesaikan.
Fauzi Bowo optimis pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur akan selesai dan dapat difungsikan pada 2010 mendatang. Namun, dia menyesalkan adanya pihak yang menyangsikan BKT sebagai solusi mengatasi banjir.
"Jangan berteori dan berandai-andai. Rakyat butuh bukti kerja. Jadi tidak perlu seminar," ujar Fauzi. Jika kita tidak berteori, sepuluhan tahun lalu BKT pasti sudah jadi, yang jelas warga Jakarta Timur tidak akan kebanjiran.
Pada 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menganggarkan Rp 300 miliar dan pemerintah pusat Rp 400 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan BKT. Namun, pembayaran masih belum terlaksana seluruhnya.
MIC Kembali Hadir Meriahkan Hari KI Sedunia Ke-24 Tahun 2024
DJKI Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) secara serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.
