Pekan ini pemerintah kembali membuka pendaftaran pra kualifikasi tender telepon pedesaan (Universal Service Obligation/USO). “Ditjen Postel mengumumkan adanya kegiatan prakualifikasi ulang Penyediaan Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO,” ujar Gatot S Dewa Broto, Juru Bicara Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, pada siaran pers yang diumumkan di situs Postel.go.id, kemarin.
Namun, belum banyak perusahaan yang antusias untuk mengikuti tender kali ini. Menurut Haji Santoso dari Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan, hari ini baru beberapa perusahaan yang antusias mengambil dokumen pendaftaran. Pendaftaran masih akan dibuka hingga 24 Oktober nanti.
Pada tender kali ini, terjadi beberapa perubahan persyaratan, antara lain peserta yang berhak mengikuti tender. Bila pada tender sebelumnya pemerintah juga membolehkan penyelenggara jasa telekomunikasi mengikuti tender, kali ini hanya penyelenggara jaringan (operator) saja yang diperbolehkan.
Selain itu, pada tender lalu, pemerintah membentuk empat panitia tender. Kali ini disederhanakan hanya menjadi satu panitia saja. “Kami belajar dari kejadian masa lalu, sehingga kami tidak mau terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Santoso.
Pada tender sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak ada peserta yang memenangkan tender, karena semuanya tak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Namun kemudian, keputusan itu sempat dimejahijaukan oleh salah satu peserta tender, PT AceS (Asia Cellular Satellite), sehingga pelaksanaan tender ulang tertunda berbulan-bulan.
Oleh karenanya, kata Haji, pemerintah tak akan membiarkan peraturan tender kali ini dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Nantinya, pemenang tender akan memegang izin penyelenggara jaringan tetap lokal Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/ USO), yang menggunakan spektrum frekuensi 2390 MHz – 2400 MHz, dan juga dapat menggunakan frekuensi. 2400-2483.5 MHz.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyederhanakan wilayah pengerjaan tender. Bila semula skala pengerjaan tender dilakukan berdasarkan blok wilayah yang terbagi hingga 11 blok, kini wilayah pengerjaan disederhanakan menjadi tujuh paket wilayah saja. Contohnya, sebelumnya pengerjaan tender propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dikerjakan terpisah, kini kedua propinsi itu berada dalam satu paket wilayah pengerjaan yang sama.
“Penyederhanaan itu kami lakukan dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan, supaya pengerjaannya tidak timpang,” ujar Santoso. Rencananya, proyek USO ini akan membangun jaringan telekomunikasi untuk 37 ribu desa. Tak hanya transmisi suara (voice) saja, melainkan juga transmisi data. “Teknologi yang dipakai di bukan teknologi asal kring, melainkan teknologi yang bisa diadopsi in-line dengan Next Generatin Network (NGN)," ujar Menkominfo Mohammad Nuh, akhir pekan lalu.
