VIVAnews - Mabes Polri tengah menyelidiki surat jaminan yang dikeluarkan Bank Indover kepada para krediturnya. Padahal sebagai bank yang berbadan hukum di luar negeri, Indover tidak berhak menyatakan bank mendapat jaminan dari pemerintah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
"Kita mencari keterangan apakah betul ada kata-kata yang disampaikan oleh Indover bahwa Indover dijamin oleh Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia, apakah benar itu dijamin itu yang kita telusuri," kata Direktur III Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Jose Rizal di Jakarta, Jumat 13 Februari 2009.
Kepolisian, kata Jose, menelusuri sejauh mana keterlibatan BI. "Menurut pernyataan orang-orang di Belanda sana, dan orang-orang mengatakan, mereka mau masuk karena ada jaminan pemerintah Indonesia dan BI. Padahal kan badan hukumnya bukan badan hukum Indonesia," kata Jose.
Pihaknya, kata Jose juga akan menanyakan ke BI masalah jaminan ini. Sebab kalau memang surat itu ada, maka akan merugikan pemerintah. "Apakah itu palsu atau bagaimana. Kita cari keterangannya. Tanda tangan lettr of comfort, itu yang belum ketemu ada sama siapa itu, mungkin ada di Depkeu nanti kita telusuri. Nah kalau ada begitu pemerintah dirugikan," kata dia.
Polisi sejauh ini belum melakukan panggilan kepada pihak-pihak tertentu dan baru meminta penjelasan soal surat itu. "Kalau pun ada kita juga tidak bisa memanggil orang BI yang di Indover karena tidak bisa diperiksa. Dia kan di bawah kurator Belanda sana. Kita harus minta izin dulu," kata dia.
Saat ini, polisi baru menggali informasi dari BI dan Departemen Keuangan. "Tapi dari BI sifatnya dokumen-dokumen. Jadi belum menunjuk orang," kata dia.
Indover dibekukan menyusul kesulitan likuiditas akibat krisis global tahun lalu.
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
