VIVAnews-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung upaya kerjasa tiga provinsi untuk mengatasi banjir, melalui langkah-langkah jangka pendek diantaranya mengoptimalkan kapasitas saluran di sekitar hilir sungai, irigasi dan drainase.
"Melakukan pengerukan, pelebaran alur sungai dan memperkokoh tanggul," ujar Heryawan dalam rapat dengar pendapat komisi IV dalam mengatasi banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Beksi, Kamis, 16 Oktober 2008.
Selain itu, tidak lupa Jawa Barat akan melakukan pendekatan dengan masyarakat di daerah hulu untuk berperan aktif menanam tanaman produktif di lahan kritis.
Sebab, pelibatan aktif masyarakat juga dimaksudkan untuk mengubah perilaku dan mengapresiasi betapa pentingnya menjaga lingkungan.
Sementara, terkait dengan pengawasan wilayah, terdapat sejumlah kawasan vital yang tidak bisa dikontrol penuh daerah terkait dengan kewenangannya.
Seperti, kawasan lindung di wilayah Bopunjur justru di bawah kendali Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Badan Pengendali Daerah Aliran Sungai (BP DAS), termasuk wilayah di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane, yang notabene di bawah kontrol instansi pusat.
Begitu juga dengan kawasan perkebunan yang banyak dikuasai Badan Usaha Milik Negara PTPN "Kondisi tersebut jelas sangat menyulitkan daerah dalam menangani permasalahan banjir secara holistik dan terkoordinasi," jelas Heryawan.
Meski demikian, Heryawam optimis ke depan permasalahan banjir dapat tertangani dengan baik. Apalagi ada niat yang sama di ke-3 propinsi tersebut untuk bersama-sama mengatasi banjir.
Khusus Jawa Barat, ada sejumlah kebijakan dan program, baik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan, serta Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lindung yang sudah mencapai 400 hektar dari 2500 hektar di wilayah Cianjur, Bogor dan Depok.
Penertiban bangunan di kawasan puncak sendiri meliputi 9 kecamatan, antara lain 6 kecamatan di Kab.Cianjur dan 3 kecamatan di Kab. Bogor.
Saat ini pihaknya tengah menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 dengan proporsi 45% kawasan lindung dan 55% kawasan budidaya, termasuk diantaranya rencana konservasi DAS Ciliwung-Cisadane.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
