AS Harapkan Peran RI dalam Antarperadaban
VIVAnews - Amerika Serikat (AS) mengharapkan Indonesia mengambil peran penting dalam dialog antarperadaban. AS juga ingin melakukan hubungan strategis yang komprehensif sehingga Indonesia bisa mulai memainkan peran global yang baru.
Demikian ungkap mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Rabu malam 18 Februari 2009.
"Saat ini, peran Indonesia baru dimulai sebagai negara demokrasi besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga Indonesia bisa memainkan peranan positif dalam memecahkan masalah hubungan antarperadaban," kata Marzuki setelah mengikuti pertemuan antara Hillary dengan sejumlah tokoh masyarakat di Gedung Arsip Nasional, Rabu malam.
Bidang-bidang pokok dalam kemitraan komprehensif ini adalah demokrasi, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, dan hubungan antarperadaban. Marzuki mengatakan Indonesia bisa menjembatani hubungan antara dunia Islam dengan dunia Barat.
"Clinton menekankan betapa Indonesia sebenarnya bisa memainkan peranan yang lebih besar untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak.
Inilah tantangan yang baru bagi Indonesia dan berpulang pada kita mau merumuskan bagaimana menjalankan peranan itu bersama-sama," ujar Marzuki.
Politik luar negeri Amerika yang baru, lanjut Marzuki, tidak menekankan pada kekuatan militer tapi pada kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan baru ini menekankan pada hubungan antara rakyat dengan bangsa sehingga setiap negara dapat memainkan peranan sesuai kekuatannya masing-masing.
Menurut Marzuki, kedatangan Clinton pada awal masa jabatannya ke Indonesia memang bersejarah. "Clinton memberi isyarat bahwa Presiden Barack Obama menaruh perhatian sangat besar pada Indonesia dan masa kecilnya di sini sangat mempengaruhi pandangannya," kata Marzuki.
Bahlil Bocorkan Isi Pembicaraan Jokowi dan Tony Blair: Energi Baru hingga IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024.
