VIVAnews - Departemen Kesehatan sejak awal Februari 2008 menerapkan mekanisme baru pelaksanaan program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). Program baru bernama Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lantas diluncurkan.
Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, pergantian itu tak sesuai dengan aturan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mensyaratkan jaminan sosial dikelola lembaga negara. "Dia kelola sendiri uang itu," kata Hasbullah.
Pemindahan itu, lanjut Hasbullah, dilandasi dengan kecurigaan adanya pengelembungan klaim Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin) tahun 2007 yang diduga dilakukan PT Askes.
Yang terbaik, tambah Hasbullah, Departemen Kesehatan kembali ke aturan UU. "Atau kalau ada kekurangan bikin peraturan presiden segera," lanjut dia.
Hal ini, tambah dia pernah disampaikan langsung pada Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dalam sebuah rapat di Dewan Pewakilan Rakyat. "Dia marah pada saya. Tapi, saya harus sampaikan apa adanya. Sebagai akademisi saya tidak loyal pada seseorang, tapi loyal pada aturan," ujar Hasbullah.
Menurut Hasbullah, akibat tak sesuai dengan UU, program Jamkesnas tak bisa dikatakan berhasil. Tak hanya itu, "Nggak ada bedanya, Askes sampai juga ke masyarakat. Bahkan dulu lebih mudah, cukup memakai surat keterangan tidak mampu bisa dilayani. Sekarang banyak keluhan, kalau tidak ada kartu tidak bisa dilayani, lebih ribet," tambah dia.
Megawati Panaskan Mesin Politik PDIP, Pimpin Konsolidasi untuk Pilkada 2024
PDIP menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk menghadapi Pilkada 2024. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai.
