VIVAnews - Dunia peradilan di Indonesia dinilai masih diintervensi oleh unsur politik. Untuk itu, Menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis, lembaga-lembaga hukum perlu ditata ulang lagi.
"Indepedensi peradilan itu hanya mitos yang tidak pernah ada dalam kenyataan," kata Todung dalam diskusi "Intervensi Politik Terhadap Penegakan Hukum dan HAM" di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009.
Todung mencontohkan dalam pemilihan hakim agung. Calon hakim yang diseleksi Komisi Yudisial, lanjut Todung, pada akhirnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Di sinilah transaksi politik terjadi, orang-orang yang dikirimkan ke Mahkamah Agung merupakan hasil kompromi politik," ujar pengacara senior itu.
Menurut Todung, indepedensi peradilan ini akhirnya akan bermuara untuk menata ulang lembaga-lembaga peradilan. Terutama dalam reposisi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. "Karena dia sumber masalah, bukan solusi," ujarnya.
Uji Kesiapan Operasi, Prajurit Puspenerbal TNI AL Gelar Latihan Terbang Malam
Latihan terbang malam menggunakan Helikopter Bell 412
