VIVAnews - Mekanisme harga minyak Singapura (MOPS) plus alpha sebagai acuan dalam penentuan harga bahan bakar minyak bersubsidi dinilai tidak transparan.
Anggota Panitia Khusus Hak Angket BBM dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengatakan dengan demikian lebih baik menggunakan mekanisme cost and fee.
"Dengan MOPS plus alpha kami tidak mengerti berapa harusnya biaya pokok dari pengadaan BBM," ujar dia usai rapat di DPR, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009. "Namun, kalau cost dan fee itu kelihatan langsung."
Selain itu, dia mengatakan MOPS plus alpha menutupi ketidakefisienan Pertamina dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang hak kewajiban pelayanan publik (PSO).
Terkait surplus yang diperoleh pemerintah dari penjualan BBM sepanjang Januari, Tjatur menilai hal itu melanggar undang-undang. "Tadi Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jika surplus bisa tererosi saat harga BBM kembali naik,'' kata Tjatur.
Namun, menurut Tjatur, alasan pemerintah tidak bisa diterima. Sebab, kalau menurut undang-undang, harga harus sama atau di bawahnya. Harga itu per bulan, bukan per tahun.
Tjatur mengatakan, kejadian ini menunjukan pemerintah tidak konsisten. Sebab pemerintah telah mengatakan evaluasi harga BBM dilaksanakan setiap tanggal 15. "Jadi kenapa penetapan tiap tangal 15, sedangkan perhitungannya per tahun," katanya.
Menlu China Wang Yi Lakukan Pertemuan dengan Menlu Retno, Ini yang Dibahas
China merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia.
