VIVAnews - Pemerintah mendorong para gubernur untuk mempermudah pegawai negeri sipil memiliki rumah susun sewa milik atau rusunami. Salah satu cara dengan memberi subsidi untuk uang muka.
"Rumah adalah hak dasar rakyat," kata Deputi Mentri Negara Perumahan Rakyat bidang Perumahan Formal, Zulfi Syarif Koto, usai penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dan para gubernur terkait peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman di daerah, di Hotel Grand Kemang, Kamis 26 Februari 2009.
Sejauh ini, hanya beberapa kota yang telah menerapkan insentif langsung itu antara lain, Kutai Kertanegara, Pekan Baru, Balikpapan, dan Tanjung Balai. Sedangkan DKI Jakarta tidak menerapkannya, tetapi menggantinya dengan meningkatkan tunjangan untuk PNS.
Dengan nota kesepahaman itu, pemerintah juga berharap para gubernur membantu memberi stimulan kemudahan kepada warganya untuk memiliki tempat tinggal. Stimulan bisa dilakukan melalui kemudahan mengurus perijinan. Para gubernur pun harus mengalokasikan anggaran daerah untuk mendanai infrastruktur rumah atau rusun seperti penyediaan jalan, air bersih, dan listrik. "Menyediakan rumah merupakan kewajiban pemerintah kota."
Dorongan itu disampaikan mengingat anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan rusunami di daerah terus mengalami peningkatan. Tahun 2004 subsidi sekitar Rp 200 miliar. Tahun 2008 Rp 800 miliar. Terakhir tahun 2009, mencapai Rp 2,5 triliun.
Penandatangan nota kesepahaman itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Gubernur DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Yang tak hadir adalah Gubernur Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
